Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kubu Anies-Muhaimin Minta Ketua KPK Dengarkan Lagi Debat Capres soal Gagasan Pemberantasan Korupsi

Kompas.com - 14/12/2023, 19:14 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pakar Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies-Muhaimin (Amin) Bambang Widjojanto meminta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara Nawawi Pomolango mendengarkan kembali debat perdana calon presiden (capres).

Hal itu dikatakan Bambang Widjojanto merespons pernyataan Nawawi yang menganggap tak ada gagasan yang diajukan ketiga capres soal pemberantasan korupsi.

“Kalau Pak Nawawi sebagai pimpinan KPK mendengarkan dengan sangat cermat ada (gagasan Anies soal pemberantasan korupsi),” ujar Bambang di Sekretariat Koalisi Perubahan, Brawijaya, Jakarta Selatan, Kamis (14/12/2023).

Menurutnya, Anies menyinggung tiga gagasan soal pemberantasan korupsi.

Baca juga: Ketua KPK Sesalkan Tak Ada Capres yang Sodorkan Gagasan Pemberantasan Korupsi dalam Debat di KPU

Pertama, penambahan penghargaan untuk aktor yang membantu membongkar perkara korupsi.

“Itu tidak pernah dilakukan sebelumnya. adalah peningkatan hadiah pemburu koruptor,” kata pria yang pernah menjabat sebagai Pimpinan KPK ini.

Kedua, Anies akan memperjuangkan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang mandek di DPR RI.

Poin ketiga, Bambang mengatakan, pembentukan lembaga integritas untuk mengawasi para pejabat.

“Sebenarnya kami mengusulkan apa yang kami sebut office of integrity. Itu belajar dari Malaysia, jadi untuk menjaga integritas tuh enggak bisa sekadar menandatangani pakta integritas,” ujarnya.

Baca juga: Terima Ajakan KPK Paparkan Visi-Misi, Ganjar: 10 Tahun Saya Gubernur Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi

Sebelumnya, Nawawi mengaku menyesal hadir dalam debat pertama capres di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Selasa (12/12/2023).

Sebab, ia merasa tidak mendapatkan gagasan yang jelas soal upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Capek-capek dari sini saya bela-belain ke sana, saya ingin mendengar ada konsep pemberantasan korupsi, enggak yang bisa ditawarkan oleh beliau (tiga capres)," kata Nawawi dalam peringatan Hari Peringatan Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Istora, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/12/2023).

Baca juga: KPK Bakal Undang 3 Capres untuk Paparkan Gagasan Pemberantasan Korupsi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com