Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Manfaatkan Bonus Demografi demi Indonesia Emas 2045, Menko PMK Dorong Pembangunan Manusia Berkelanjutan 

Kompas.com - 13/12/2023, 12:27 WIB
Inang Sh ,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendi menekankan pentingnya membangun manusia Indonesia berkelanjutan guna memanfaatkan bonus demografi dan menghadapi Indonesia Emas 2045.

Dia mengatakan, pembangunan manusia berkelanjutan harus menjadi perspektif baru Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk menyiapkan generasi Indonesia Emas 2045. 

“Saya mohon Pak Kepala BKKBN bisa membuat platform itu. Jangan-jangan kita ini berpikiran bahwa setelah stunting selesai, (semuanya) beres. Ini yang harus jadi pembangunan manusia Indonesia berkelanjutan, itu harus betul-betul dipastikan,” katanya.

Muhadjir mengatakan itu saat membuka Gebyar Bina Keluarga Balita untuk 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang digelar BKKBN di Jakarta, Selasa (12/12/2023). 

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu mengatakan, saat ini indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia menyentuh angka 72,3. 

Baca juga: Percepat Pengadaan Barang dan Jasa, Kepala BKKBN Imbau Seluruh Satker Input RUP 2024

“Tetapi, dari skor sebenarnya kita sudah lumayan bagus, yaitu 72,3. Itu artinya apa? Artinya termasuk negara yang IPM tinggi. Jadi kan ada rendah, sedang, tinggi, dan yang terakhir itu sangat tinggi,” katanya dalam siaran pers. 

Muhadjir mengatakan, patokan IPM tinggi berada di angka 80. Saat ini, negara-negara dengan IPM di atas 80 jumlahnya masih kurang dari 20 negara.

Nah, Indonesia untuk bisa mencapai sangat tinggi itu berarti masih butuh sekitar 8 poin,” ujarnya. 

Dia mengaku senang karena dari kunjungannya ke beberapa daerah telah ada daerah yang mendekati IPM sangat tinggi.

Menuju Indonesia Maju 2045

Lebih lanjut, Muhadjir mengatakan, Indonesia masih membutuhkan waktu selama 22 tahun untuk menuju Indonesia Emas 2045. 

Baca juga: MUKP di Papua Selatan Naik, Kepala BKKBN Optimistis Angka Stunting Bisa Turun

Untuk itu, ia mengajak para hadirin, khususnya para ibu, untuk menghitung bayi yang lahir sekarang akan berusia 22 tahun pada 2045 dan anak yang berumur 10 tahun akan berumur 32 tahun pada 2045. 

“Mereka harus disiapkan apa, sehingga nanti pada 2045 mereka akan menjadi apa? Menjadi presiden, atau menjadi menteri, atau menjadi kepala BKKBN, atau menjadi deputi, atau menjadi bupati wali kota, atau yang paling bahaya itu kalau ternyata kita tidak bisa menjadikan apa-apa,” ujarnya.

Muhadjir mengatakan, kekhawatiran terhadap generasi yang akan mengisi Indonesia Emas 2045 muncul karena banyak negara yang sudah memanen bonus demografi, tetapi tidak membuat negaranya menjadi maju. 

“Itu yang disebut dengan middle income trap, misalnya di Afrika. Beberapa negara Afrika, kemudian beberapa negara Amerika Selatan, itu banyak yang dulu sudah panen bonus demografi, tetapi tidak bisa memanen karena tidak bisa memanfaatkan momentum itu,” katanya. 

Dia mengatakan, BKKBN menjadi tulang punggung dalam mewujudkan hal tersebut. 

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Golkar: Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot Setelah Anies-Ahok Muncul

Golkar: Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot Setelah Anies-Ahok Muncul

Nasional
Yusril Ungkap Alasan Tanda Tangani Pencopotan Afriansyah Noor meski Bukan Ketum PBB Lagi

Yusril Ungkap Alasan Tanda Tangani Pencopotan Afriansyah Noor meski Bukan Ketum PBB Lagi

Nasional
Prabowo Akan Terima Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama dari Polri

Prabowo Akan Terima Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama dari Polri

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kaesang Diprediksi 'Out' jika PKS Gabung Koalisi Prabowo di Pilkada Jakarta | Harun Masiku Disebut Lari ke Tempat yang Lebih Tersembunyi

[POPULER NASIONAL] Kaesang Diprediksi "Out" jika PKS Gabung Koalisi Prabowo di Pilkada Jakarta | Harun Masiku Disebut Lari ke Tempat yang Lebih Tersembunyi

Nasional
Eks Penyidik Ingatkan KPK Jangan Terlalu Umbar Informasi soal Harun Masiku ke Publik

Eks Penyidik Ingatkan KPK Jangan Terlalu Umbar Informasi soal Harun Masiku ke Publik

Nasional
Polri Sebut Penangkapan Pegi Setiawan Tak Gampang, Pindah Tempat hingga Ubah Identitas

Polri Sebut Penangkapan Pegi Setiawan Tak Gampang, Pindah Tempat hingga Ubah Identitas

Nasional
Kisruh PBB, Afriansyah Noor Disebut Tolak Tawaran Jadi Sekjen Fahri Bachmid

Kisruh PBB, Afriansyah Noor Disebut Tolak Tawaran Jadi Sekjen Fahri Bachmid

Nasional
Ikuti Perintah SYL Kumpulkan Uang, Eks Sekjen Kementan Mengaku Takut Kehilangan Jabatan

Ikuti Perintah SYL Kumpulkan Uang, Eks Sekjen Kementan Mengaku Takut Kehilangan Jabatan

Nasional
Antisipasi Karhutla, BMKG Bakal Modifikasi Cuaca di 5 Provinsi

Antisipasi Karhutla, BMKG Bakal Modifikasi Cuaca di 5 Provinsi

Nasional
Hargai Kerja Penyidik, KPK Enggan Umbar Detail Informasi Harun Masiku

Hargai Kerja Penyidik, KPK Enggan Umbar Detail Informasi Harun Masiku

Nasional
Polri: Ada Saksi di Sidang Pembunuhan Vina yang Dijanjikan Uang oleh Pihak Pelaku

Polri: Ada Saksi di Sidang Pembunuhan Vina yang Dijanjikan Uang oleh Pihak Pelaku

Nasional
Siapa Cawagub yang Akan Dampingi Menantu Jokowi, Bobby Nasution di Pilkada Sumut 2024?

Siapa Cawagub yang Akan Dampingi Menantu Jokowi, Bobby Nasution di Pilkada Sumut 2024?

Nasional
Kementan Beli Rompi Anti Peluru untuk SYL ke Papua

Kementan Beli Rompi Anti Peluru untuk SYL ke Papua

Nasional
Polri Tolak Gelar Perkara Khusus bagi Pegi Setiawan

Polri Tolak Gelar Perkara Khusus bagi Pegi Setiawan

Nasional
Soal Target Penangkapan Harun Masiku, KPK: Lebih Cepat, Lebih Baik

Soal Target Penangkapan Harun Masiku, KPK: Lebih Cepat, Lebih Baik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com