Manfaatkan Bonus Demografi demi Indonesia Emas 2045, Menko PMK Dorong Pembangunan Manusia Berkelanjutan 

KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendi menekankan pentingnya membangun manusia Indonesia berkelanjutan guna memanfaatkan bonus demografi dan menghadapi Indonesia Emas 2045.

Dia mengatakan, pembangunan manusia berkelanjutan harus menjadi perspektif baru Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk menyiapkan generasi Indonesia Emas 2045. 

“Saya mohon Pak Kepala BKKBN bisa membuat platform itu. Jangan-jangan kita ini berpikiran bahwa setelah stunting selesai, (semuanya) beres. Ini yang harus jadi pembangunan manusia Indonesia berkelanjutan, itu harus betul-betul dipastikan,” katanya.

Muhadjir mengatakan itu saat membuka Gebyar Bina Keluarga Balita untuk 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang digelar BKKBN di Jakarta, Selasa (12/12/2023). 

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu mengatakan, saat ini indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia menyentuh angka 72,3. 

“Tetapi, dari skor sebenarnya kita sudah lumayan bagus, yaitu 72,3. Itu artinya apa? Artinya termasuk negara yang IPM tinggi. Jadi kan ada rendah, sedang, tinggi, dan yang terakhir itu sangat tinggi,” katanya dalam siaran pers. 

Muhadjir mengatakan, patokan IPM tinggi berada di angka 80. Saat ini, negara-negara dengan IPM di atas 80 jumlahnya masih kurang dari 20 negara.

“Nah, Indonesia untuk bisa mencapai sangat tinggi itu berarti masih butuh sekitar 8 poin,” ujarnya. 

Dia mengaku senang karena dari kunjungannya ke beberapa daerah telah ada daerah yang mendekati IPM sangat tinggi.

Menuju Indonesia Maju 2045

Lebih lanjut, Muhadjir mengatakan, Indonesia masih membutuhkan waktu selama 22 tahun untuk menuju Indonesia Emas 2045. 

Untuk itu, ia mengajak para hadirin, khususnya para ibu, untuk menghitung bayi yang lahir sekarang akan berusia 22 tahun pada 2045 dan anak yang berumur 10 tahun akan berumur 32 tahun pada 2045. 

“Mereka harus disiapkan apa, sehingga nanti pada 2045 mereka akan menjadi apa? Menjadi presiden, atau menjadi menteri, atau menjadi kepala BKKBN, atau menjadi deputi, atau menjadi bupati wali kota, atau yang paling bahaya itu kalau ternyata kita tidak bisa menjadikan apa-apa,” ujarnya.

Muhadjir mengatakan, kekhawatiran terhadap generasi yang akan mengisi Indonesia Emas 2045 muncul karena banyak negara yang sudah memanen bonus demografi, tetapi tidak membuat negaranya menjadi maju. 

“Itu yang disebut dengan middle income trap, misalnya di Afrika. Beberapa negara Afrika, kemudian beberapa negara Amerika Selatan, itu banyak yang dulu sudah panen bonus demografi, tetapi tidak bisa memanen karena tidak bisa memanfaatkan momentum itu,” katanya. 

Dia mengatakan, BKKBN menjadi tulang punggung dalam mewujudkan hal tersebut. 

“Seluruh stakeholder yang terlibat, mulai dari ibu-ibu Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sampai bupati, wali kota, gubernur, kemudian masyarakat itu harus betul-betul bertanggung jawab," katanya.

Muhadjir menambahkan, jika Indonesia menginginkan generasi yang lebih sehat, cerdas, kuat, dan berbudi mulia, salah satu faktor yang diukur adalah meningkatnya tinggi badan. 

Oleh karena itu, Muhadjir menekankan, pemenuhan gizi itu tidak hanya selesai di bayi di bawah dua tahun (baduta), tetapi juga balita, remaja, sampai manusia produktif.

Senada dengan hal itu, Kepala BKKBN dr Hasto Wardoyo menyebutkan, perlu kehati-hatian dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

"Jadi, (tahun) 2035 terjadi aging population, pada tahun tersebut banyak orangtua yang pendidikannya rendah, ekonominya juga rendah,” kata dia. 

Kondisi itu, sebut dr Hasto, menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi banyak pihak.

“Mungkin Pak Bupati Solok akan merasakan ini, kalau Pak Bupati Tabanan tidak. Nah, itu karena beliau sudah lepas dari middle income trap,” katanya.

dr. Hasto pun mengingatkan semua pihak untuk menyiapkan SDM yang berkualitas.

"Saya titip kepada orangtua hebat ini untuk betul-betul mendampingi keluarga di sekitarnya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya, stunting baru membangun raganya, tetapi jiwanya belum. Karena apa gunanya kita gagah tinggi, tapi senyum sendiri ngomong sendiri?” ujarnya. 

Dia mengatakan, walaupun anak Indonesia tidak stunting, gagah, dan tinggi besar, semuanya tidak akan berguna jika mereka mengalami mental disorder error. 

“Kalau ada dia pasti kacau, hati-hati, hari ini angkanya 9,8 persen," ujar dr Hasto.

Daerah terima penghargaan dari BKKBN

Sementara itu, Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya berterima kasih atas penghargaan yang diberikan BKKBN. Ia pun berkomitmen memberikan perhatian secara serius terhadap kesehatan anak-anak. 

"(Hal ini) saya dan ibu ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Tabanan buktikan sebagai Duta Orangtua Hebat Tingkat Nasional,” katanya.

Komang mengatakan, forum Gebyar BKB untuk 1.000 HPK 2023 kali ini memberikan penghargaan yang dinilai sebagai sebuah pengakuan. 

“Pada dasarnya (Gebyar BKB ini) juga merupakan motivasi yang diberikan BKKBN kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan dalam rangka memastikan tingkat kesehatan anak-anak di Kabupaten Tabanan terjaga dengan baik,” katanya.

Komang juga mengatakan, Kabupaten Tabanan berkomitmen untuk memberikan perhatian secara serius terhadap kesehatan anak-anak yang ada. 

“Komitmen ini kami teguhkan karena prevalensi stunting di Indonesia saat ini sebesar 21,6 persen,” katanya. 

Sementara itu, target yang ingin dicapai Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah sebesar 14 persen. 

“Kalau saya tak salah, sambutan Pak Presiden sering menyampaikan demikian. Pada 2024, bagaimana negara kita ini mencapai tingkat stunting sampai 14 persen,” ujarnya. 

Dia mengatakan, saat ini status stunting Bali dan Tabanan hanya 8,2 persen sehingga sangat melebihi target apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

“Kami tidak puas, tidak cukup hanya 8,2 persen. Apalagi di Bali, malu lah kita sebagai masyarakat Bali kalau sampai ada stunting, malu,” katanya. 

Untuk itu, Komang mengatakan, pihaknya bersama Gubernur Bali, para bupati, dan wali kota bertekad untuk terus menurunkan angka stunting.

Hal senada juga disampaikan Bupati Solok Epyardi Asda. Ia mengaku bersyukur bahwa Kabupaten Solok berhasil menurunkan angka stunting, dari yang semula 40,1 persen menjadi 24,1 persen.

"Kami yakin, sesungguhnya, by name, by address, saat ini Solok di bawah 20 persen tingkat stunting. Kami optimistis bisa mencapai angka 15 persen atau di bawah angka nasional pada 2024,” katanya. 

Ia mengaku, penurunan angka stunting di Kabupaten Solok bukanlah hal yang mustahil jika dibarengi dengan kerja bersama. Ia ingin setiap jajaran pemerintah untuk ikhlas dalam berjuang dan membantu masyarakat.

“Maju untuk keikhlasan, maju ingin membantu masyarakat, ikhlas dalam berjuang, menjadikan Solok yang terbaik di Sumatera Barat,” imbuh Epyardi.

Untuk diketahui,  Gebyar BKB  diselenggarakan secara hibrida di Auditorium Kantor BKKBN, Jakarta Timur dan ditayangkan secara live streaming di channel YouTube @BKKBN Official. 

Pada kesempatan itu, diselenggarakan juga berbagai apresiasi dan penghargaan, di antaranya Mitra Kelas TPK Hebat, pemenang lomba Media Inovatif TPK Hebat, Komitmen dan Kerja Keras dalam Pelaksanaan Optimalisasi Layanan BKB Holistik Integratif Unggulan, serta Dedikasi dan Komitmen dalam Mewujudkan Desa/Kelurahan Bebas Stunting (D'Best) di 1000 HPK.

Kemudian, Capaian Gerakan "Ayo Ikut ke BKB/Posyandu", pemenang lomba Poster Pelaksanaan Audit Kasus Stunting, Kabupaten/Kota Terbaik dalam Melaksanakan Praktik Baik Audit Kasus Stunting Indonesia (Petik Aksi) III dan IV; serta Wisuda Kelas Orangtua Hebat (Kerabat). 

Acara itu juga dihadiri Ketua Umum Persit Katika Chandra Kirana Uli Maruli Simanjuntak dan sejumlah pejabat di lingkungan kementerian dan lembaga terkait.