Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Godok Daftar Panelis untuk Debat Cawapres 22 Desember

Kompas.com - 13/12/2023, 12:26 WIB
Vitorio Mantalean,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bersiap menyongsong debat kedua Pilpres 2024 yang akan digelar pada Jumat (22/12/2023) dengan menggodok daftar nama pakar yang akan menjadi tim panelis.

Debat kedua nanti beragendakan debat calon wakil presiden (cawapres).

Ketiga calon wakil presiden, yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, Mahfud MD akan berdebat seputar tema ekonomi, baik itu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur, serta perkotaan.

Baca juga: Disinggung Ganjar di Debat Capres, Ini 13 Aktivis yang Hilang Tahun 1997-1998

"Sudah ada nama-nama (kandidat panelis), namun belum kita pastikan," kata Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari, kepada wartawan pada Rabu (13/12/2023).

"Kami matangkan lagi sesuai dengan tema yang akan diajukan. Jadi kami belum bisa memastikan siapa saja nama-nama dari panelis yang akan disiapkan oleh KPU," ia menambahkan.

Baca juga: Ganjar Kosongkan Agenda Seusai Debat, Mahfud Keliling Banten

Ia menegaskan, pematangan yang dimaksud bukan dilakukan bersama dengan tim sukses masing-masing pasangan capres-cawapres.

"Apa yang disiapkan KPU, ya KPU yang menyiapkan," ujar Hasyim.

Nantinya, para kandidat panelis ini akan dihubungi dan dimintai kesediaannya oleh KPU.

Jika bersedia, mereka akan merumuskan daftar pertanyaan sesuai subtema yang menjadi keahlian masing-masing.

Baca juga: Ungkap Senjata Ayahnya Hadapi Debat Cawapres, Anak Mahfud MD: Dia Dekat dengan Civil Society

Pertanyaan itu nantinya bakal diundi dan ditanyakan pada segmen 2 dan 3 debat Pilpres 2024 untuk masing-masing calon.

Dalam segmen tersebut, sebagaimana debat perdana kemarin, antarcalon dapat menanggapi jawaban dan pertanyaan satu sama lain.

Hasyim juga belum dapat memastikan di mana lokasi debat kedua nanti digelar. Ia berujar, hal itu akan dipertimbangkan bersama stasiun televisi penyiar debat kedua, dalam hal ini Kompas TV, grup Transcorp, dan BTV.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Nasional
Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Nasional
Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Nasional
Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Nasional
Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Nasional
Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Nasional
Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Nasional
Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Nasional
Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Nasional
Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Nasional
BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

Nasional
Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Nasional
PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

Nasional
Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com