Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Serangan" Ganjar ke Prabowo, Singgung Pengadilan HAM dan Aktivis Hilang

Kompas.com - 13/12/2023, 07:01 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo 'menyerang' calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dengan mengungkit pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu dalam debat perdana calon presiden, Selasa (12/12/2023) kemarin.

Dalam debat yang diselenggarakan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu, Ganjar menagih komitmen Prabowo untuk membentuk pengadilan HAM serta mencari keberadaan aktivis yang hilang.

Ia mengingatkan, dua poin tersebut merupakan salah satu rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat kepada presiden terkait 12 kasus pelanggaran HAM berat.

Baca juga: Singgung Sikap Politik Prabowo, Anies Sebut Tak Ada Oposisi Kuat Bikin Demokrasi Terganggu

"Kalau Bapak ada di situ, apakah akan membuat pengadilan HAM dan memberesan rekomendasi DPR?" tanya Ganjar kepada Prabowo.

"Kedua, di luar sana menunggu banyak ibu-ibu, apakah Bapak bisa membantu menemukan di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah?" tanya dia lagi.

Prabowo awalnya tidak memberikan jawaban lugas mengenai pernyataan yang diajukan oleh Ganjar.

Ia malah menuding bahwa isu pelanggaran HAM hanya diulang-ulang setiap lima tahun sekali ketika ia berkontestasi di pemilihan presiden.

Prabowo juga menuding Ganjar telah melontarkan pertanyaan yang tendensius karena menyinggung kasus hilangnya aktivis yang terjadi ketika Prabowo menjabat sebagai komandan jenderal Kopassus pada masa Orde Baru.

Baca juga: Sekjen PDI-P: Pak Prabowo Kan Kesulitan Ditanya Persoalan Penculikan

“Loh kok dibilang saya tidak tegas? Saya tegas akan menegakkan HAM. Masalah yang bapak tanyakan, agak tendensius. Kenapa pada saat 13 orang hilang ditanyakan kepada saya? Itu tendensius, Pak,” kata Prabowo.

Bahkan, Prabowo seolah menyamakan aktivis yang hilang seperti mayat-mayat yang ditemukan di sembarang tempat.

"Bapak tahu data enggak? Bapak tanya ke kapolda, berapa orang hilang di DKI? Tahun ini, ada mayat yang diketemukan berapa hari lalu dan sebagainya," ujar Prabowo.

Tak puas dengan jawaban Prabowo, Ganjar menilai sosok menteri pertahanan tersebut bukanlah orang yang tegas karena tidak menjawab pertanyaan yang ia ajukan.

"Pak Prabowo ini punya ketegasan yang luar biasa, luar biasa, tapi sayang pada dua jawaban itu sama sekali tidak punya ketegasan," kata Ganjar.

Ganjar pun menegaskan bahwa ia akal menuntaskan kasus pelanggaran HAM jika terpilih sebagai presiden.


Politikus PDI-P itu menegaskan, pelanggaran HAM masa lalu harus dibereskan agar isu tersebut tidak muncul dalam kontestasi pemilihan presiden (pilpres) selanjutnya.

Halaman:


Terkini Lainnya

MA Perintahkan KPU Cabut Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah

MA Perintahkan KPU Cabut Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
RSUD di Musi Rawas Utara Kekurangan Listrik, Jokowi Langsung Telepon Dirut PLN

RSUD di Musi Rawas Utara Kekurangan Listrik, Jokowi Langsung Telepon Dirut PLN

Nasional
Politik Uang: Sanderaan Demokrasi

Politik Uang: Sanderaan Demokrasi

Nasional
Tinjau RSUD Rupit, Jokowi Senang Tak Ada Keluhan Kurang Dokter Spesialis

Tinjau RSUD Rupit, Jokowi Senang Tak Ada Keluhan Kurang Dokter Spesialis

Nasional
Kemenlu: 14 WNI Ditangkap Kepolisian Hong Kong, Diduga Terlibat Pencucian Uang

Kemenlu: 14 WNI Ditangkap Kepolisian Hong Kong, Diduga Terlibat Pencucian Uang

Nasional
Jokowi Minta Polri Transparan Usut Kasus Vina Cirebon

Jokowi Minta Polri Transparan Usut Kasus Vina Cirebon

Nasional
Hakim MK Bingung Saksi Parpol yang Diusir KPPS Tak Punya Surat Presiden

Hakim MK Bingung Saksi Parpol yang Diusir KPPS Tak Punya Surat Presiden

Nasional
Nayunda Jadi Honorer Kementan Masuk Kerja 2 Hari, tapi Digaji Setahun

Nayunda Jadi Honorer Kementan Masuk Kerja 2 Hari, tapi Digaji Setahun

Nasional
Komisi III DPR Sebut Usia Pensiun Polri Direvisi agar Sama dengan ASN

Komisi III DPR Sebut Usia Pensiun Polri Direvisi agar Sama dengan ASN

Nasional
Jokowi Teken Susunan 9 Nama Pansel Capim KPK

Jokowi Teken Susunan 9 Nama Pansel Capim KPK

Nasional
Minta Intelijen Petakan Kerawanan Pilkada di Papua, Menko Polhukam: Jangan Berharap Bantuan dari Wilayah Lain

Minta Intelijen Petakan Kerawanan Pilkada di Papua, Menko Polhukam: Jangan Berharap Bantuan dari Wilayah Lain

Nasional
Antisipasi Konflik Israel Meluas, Kemenlu Siapkan Rencana Kontigensi

Antisipasi Konflik Israel Meluas, Kemenlu Siapkan Rencana Kontigensi

Nasional
Cak Imin Sebut Dukungan Negara Eropa untuk Palestina Jadi Pemantik Wujudkan Perdamaian

Cak Imin Sebut Dukungan Negara Eropa untuk Palestina Jadi Pemantik Wujudkan Perdamaian

Nasional
Polri Ungkap Identitas Anggota Densus 88 yang Buntuti Jampidsus, Berpangkat Bripda

Polri Ungkap Identitas Anggota Densus 88 yang Buntuti Jampidsus, Berpangkat Bripda

Nasional
Revisi UU Polri, Polisi Bakal Diberi Wewenang Spionase dan Sabotase

Revisi UU Polri, Polisi Bakal Diberi Wewenang Spionase dan Sabotase

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com