Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PDI-P: Pak Prabowo Kan Kesulitan Ditanya Persoalan Penculikan

Kompas.com - 13/12/2023, 06:24 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menilai, calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto kesulitan ketika ditanya soal kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu dalam debat capres hari pertama, Selasa (12/12/2023) malam.

Mulanya, Hasto menyinggung soal kualitas kepemimpinan dilihat dari karakter calon pemimpin. Ini disampaikannya saat ditanya harapan untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD menghadapi debat selanjutnya.

"Itu otomatis akan mendorong jawaban-jawaban yang sesuai dengan kehendak rakyat. Misalnya tadi Pak Prabowo, kan kesulitan ketika ditanya terkait persoalan penculikan," kata Hasto ditemui di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa malam.

"Padahal rakyat tahu bagaimana Beliau membentuk Tim Mawar saat itu, sehingga menampilkan sesuatu yang tidak berasal dari dirinya, maka kesulitan," ujar dia.

Baca juga: Kala Anies dan Prabowo Bergulat soal Isu Demokrasi dan Diktator...

Sementara itu, kata Hasto, capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo menjawab setiap pertanyaan dalam debat dengan apa adanya.

Ia lantas menyebut Ganjar pemimpin yang jujur dan mampu melihat problematika rakyat mengenai kasus-kasus HAM masa lalu.

"Maka Pak Ganjar berjanji bahwa ke depan enggak ada lagi persoalan terkait dengan HAM, tidak ada lagi kekerasan, rakyat menjadi korban di Papua, itu menjadi komitmen karena satunya kata dan perbuatan," tutur Hasto.

Politikus asal Yogyakarta ini kemudian meyakini, dengan kualitas kepemimpinan, Ganjar-Mahfud akan menjalani debat selanjutnya dengan baik.


Menurut dia, dua tokoh ini sudah teruji dan digembleng oleh pengalaman.

"Pak Ganjar ini dan Prof Mahfud yang berasal dari kalangan rakyat biasa akan mampu menjawab dengan baik. Apalagi dengan blusukan Pak Ganjar, apalagi dengan KTP Sakti dari Pak Ganjar," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Nasional
Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Nasional
Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Nasional
Sidang SYL, Saksi Ungkap Permintaan Uang Rp 360 Juta untuk Sapi Kurban

Sidang SYL, Saksi Ungkap Permintaan Uang Rp 360 Juta untuk Sapi Kurban

Nasional
Hadiri Perayaan Ultah Hendropriyono, Prabowo Dihadiahi Patung Diponegoro

Hadiri Perayaan Ultah Hendropriyono, Prabowo Dihadiahi Patung Diponegoro

Nasional
Menag Minta Jemaah Jaga Kesehatan, Suhu Bisa Capai 50 Derajat Celsius pada Puncak Haji

Menag Minta Jemaah Jaga Kesehatan, Suhu Bisa Capai 50 Derajat Celsius pada Puncak Haji

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com