Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketika Anies Sebut Prabowo Tak Kuat Jadi Oposisi...

Kompas.com - 12/12/2023, 21:29 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan, capres nomor urut 2 Prabowo Subianto tak kuat menjadi oposisi pemerintah.

Hal itu disampaikan saat debat pertama capres di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Selasa (12/12/2023).

Awalnya, Anies mendapatkan pertanyaan dari moderator soal penguatan partai politik (parpol).

Namun, bagi Anies, saat ini problem bangsa lebih dari sekadar urusan parpol, tapi masyarakat merasa tak percaya dengan demokrasi yang berjalan.

Baca juga: Anies Janji Kembalikan Supremasi Hukum Jika Terpilih di Pilpres 2024

Kemudian, Prabowo mendapatkan waktu untuk menanggapi pernyataan Anies.

Ketua Umum Partai Gerindra itu menuding Anies terlalu berlebihan.

“Mas Anies, Mas Anies, saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini, Mas Anies dipilih jadi Gubernur DKI, menghadapi pemerintah yang berkuasa,” sebut Prabowo.

“Saya yang mengusung Bapak, kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur,” ucapnya.

Mantan Danjen Kopassus itu lantas menyatakan, jika Presiden Joko Widodo otoriter, tak mungkin Partai Gerindra bisa memenangkan Anies pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017.

Baca juga: Prabowo ke Anies: Saya Tidak Takut Tidak Punya Jabatan, Sorry Ye…

Kala itu, posisi Gerindra adalah oposisi pemerintah dan melawan PDI-P dan jagoannya, Basuki Tjahaja Purnama.

“Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih,” ucap dia.

Kemudian, Anies mendapatkan kesempatan untuk memberikan tanggapan.

Ia menuding bahwa Prabowo tak kuat menjadi oposisi pemerintahan Jokowi.

“Karena itu, oposisi itu penting dan sama-sama terhormat, sayangnya tidak semua orang tahan untuk menjadi oposisi. Seperti disampaikan Pak Prabowo, Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi,” tutur Anies.

“Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha, karena itu harus berada dalam kekuasaan,” katanya lagi.

Baca juga: Anies Tanya Prabowo, Apa Perasaan Bapak Putusan MK Langgar Etika?

Anies lantas menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa kekuasaan terkait dengan mandat yang diberikan masyarakat.

“Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan adalah soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat,” imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus BTS 4G, Eks Anggota BPK Achsanul Qosasi Dituntut 5 Tahun Penjara dan Denda Rp 500 Juta

Kasus BTS 4G, Eks Anggota BPK Achsanul Qosasi Dituntut 5 Tahun Penjara dan Denda Rp 500 Juta

Nasional
Kemensos Gelar Baksos di Sumba Timur, Sasar ODGJ, Penyandag Kusta dan Katarak, hingga Disabilitas

Kemensos Gelar Baksos di Sumba Timur, Sasar ODGJ, Penyandag Kusta dan Katarak, hingga Disabilitas

Nasional
Nadiem Tegaskan Kenaikan UKT Hanya Berlaku Bagi Mahasiswa Baru

Nadiem Tegaskan Kenaikan UKT Hanya Berlaku Bagi Mahasiswa Baru

Nasional
Eks Penyidik Sebut Nurul Ghufron Seharusnya Malu dan Mengundurkan Diri

Eks Penyidik Sebut Nurul Ghufron Seharusnya Malu dan Mengundurkan Diri

Nasional
Jokowi dan Iriana Bagikan Makan Siang untuk Anak-anak Pengungsi Korban Banjir Bandang Sumbar

Jokowi dan Iriana Bagikan Makan Siang untuk Anak-anak Pengungsi Korban Banjir Bandang Sumbar

Nasional
Prabowo Beri Atensi Sektor Industri untuk Generasi Z yang Sulit Cari Kerja

Prabowo Beri Atensi Sektor Industri untuk Generasi Z yang Sulit Cari Kerja

Nasional
Komisi X Rapat Bareng Nadiem Makarim, Minta Kenaikan UKT Dibatalkan

Komisi X Rapat Bareng Nadiem Makarim, Minta Kenaikan UKT Dibatalkan

Nasional
Menaker Ida Paparkan 3 Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Program Desmigratif

Menaker Ida Paparkan 3 Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Program Desmigratif

Nasional
ICW Dorong Dewas KPK Jatuhkan Sanksi Berat, Perintahkan Nurul Ghufron Mundur dari Wakil Ketua KPK

ICW Dorong Dewas KPK Jatuhkan Sanksi Berat, Perintahkan Nurul Ghufron Mundur dari Wakil Ketua KPK

Nasional
Prabowo Disebut Punya Tim Khusus untuk Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri

Prabowo Disebut Punya Tim Khusus untuk Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri

Nasional
Reformasi yang Semakin Setengah Hati

Reformasi yang Semakin Setengah Hati

Nasional
Lemhannas Dorong Reaktualisasi Ketahanan Nasional Lewat 'Geo Crybernetic'

Lemhannas Dorong Reaktualisasi Ketahanan Nasional Lewat "Geo Crybernetic"

Nasional
Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Sukseskan WWF 2024, Pertamina Group Paparkan Aksi Dukung Keberlanjutan Air Bersih

Sukseskan WWF 2024, Pertamina Group Paparkan Aksi Dukung Keberlanjutan Air Bersih

Nasional
ICW Dorong Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Kasus Nurul Ghufron, Sebut Putusan Sela PTUN Bermasalah

ICW Dorong Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Kasus Nurul Ghufron, Sebut Putusan Sela PTUN Bermasalah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com