Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jawab Prabowo, Ganjar: Pupuk Langka Terjadi di Papua, Sumatera Utara, NTT, NTB, Kalimantan Timur Pak

Kompas.com - 12/12/2023, 20:40 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengatakan bahwa pupuk langka tidak hanya terjadi di daerah yang pernah dipimpinnya, yaitu Jawa Tengah.

Menurut Ganjar, pupuk langka bahkan terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Ini disampaikan untuk menjawab pertanyaan calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto yang bertanya soal kelangkaan pupuk di Jawa Tengah.

"Saya harus mengingatkan, Pak, pupuk langka terjadi di Papua, Pak, pupuk langka terjadi di Sumatera Utara, Pak, pupuk langka terjadi di NTT, NTB, Kalimatan Timur, termasuk bensin," kata Ganjar menjawab Prabowo dalam debat capres hari pertama, di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/12/2023) malam.

Baca juga: Ganjar Janji Bikin Super Apps supaya Pelayanan Publik Lebih Baik

Ganjar menegaskan, hal itu perlu disampaikan pada Prabowo karena mengetahui, Ketua Umum Partai Gerindra itu pernah menjabat sebagai Ketua Umum DPN Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) selama 2 periode.

"Mungkin yang bapak sedikit agak lupa untuk saya bisa mengingatkan karena Bapak pernah menjadi ketua HKTI, Pak," imbuh Ganjar.

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengingatkan tentang data petani yang tidak pernah beres sampai sekarang.

Menurut dia, masalah ini karena Indonesia belum menerapkan kebijakan satu data, termasuk untuk mengelola para petani.

Baca juga: Ganjar Klaim Selalu Libatkan Perempuan hingga Disabilitas saat Jabat Gubernur

"Kalau kemudian satu data petani itu bisa kita kelola, distribusi pupuknya harus bisa sampai dan tepat sasaran," jelas Ganjar.

Politikus PDI-P ini turut bercerita bahwa ia pernah menghubungi Wakil Presiden Ma'ruf Amin tentang masalah pertanian.

Masih soal pupuk, Ganjar meminta pasokan itu tidak dibatasi. Ia pun berjanji tidak akan membatasi pupuk jika terpilih menjadi Presiden RI pada Pemilu 2024.

"Maka ini yang saya telpon langsung kepada Pak Wapres waktu itu, 'Pak Wapres please, kasih tambahan, kalau tidak, tidak cukup'. Maka ini terjadi di seluruh Indonesia dan ini yang harus kita kerjakan nanti," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com