Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Hadapan Ratusan Kader PDI-P, Hasto: Mahfud Ketua MK Tanpa Skandal

Kompas.com - 11/12/2023, 21:11 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

TANGERANG, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menilai bahwa sosok calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD sebagai mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tanpa skandal.

Hal itu disampaikan Hasto di hadapan ratusan kader PDI-P Kota Tangerang, Banten, Senin (11/12/2023).

Awalnya, Hasto mengenalkan kembali sosok Mahfud kepada kader banteng. Ia mengatakan, pria yang kini menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) itu adalah sosok yang mumpuni.

"Pengalamannya di yudikatif, Ketua MK tanpa skandal," ujar Hasto yang diiringi tepuk tangan kader banteng moncong putih Kota Tangerang.

Baca juga: TPN Sebut Ganjar-Mahfud Sudah Miliki Bahan Debat Besok, Hasil Kampanye dan Berbagai Pertemuan

Kemudian, Hasto mengatakan, sosok Mahfud yang tanpa skandal saat menjabat sebagai Ketua MK dirasa bertolak belakang dengan kelakuan hakim Konstitusi beberapa waktu terakhir.

Hasto lantas menyoroti soal kasus eks Ketua MK Anwar Usman yang diberhentikan dari jabatannya karena dinyatakan melakukan pelanggaran etik berat terkait putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang uji materi batas usia capres-cawapres.

"Banyak ini Ketua MK skandal, termasuk yang terakhir yang kena sanksi hakim karena meloloskan keponakannya saudara-saudara sekalian," kata Hasto.

Ia kemudian menjelaskan kenapa Mahfud dianggap tanpa skandal saat menjabat Ketua MK.

Baca juga: Tanggapi Hasil Survei Litbang Kompas, Mahfud: Tak Apa-apa, Survei Tiap Saat Berubah

Hasto menyebut bahwa Mahfud sebagai orang yang bersih ketika menduduki posisi strategis di pemerintahan.

"Berarti jujur, beliau itu menjadi pendekar, pembela, pendekar bagi wong cilik, saudara-saudara sekalian. Dan ini yang kita perlukan," ujarnya.

Terakhir, Hasto mengingatkan bahwa kejadian di MK beberapa waktu belakangan seolah membawa demokrasi ke ujung jurang keadilan.

"Itu karena hukum yang dilupakan, bahkan saat ini ada juga aparat penegak hukum yang tidak netral," kata Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini.

Baca juga: Mahfud MD Ungkap 3 Provinsi Bakal Berembuk Tangani Masalah Pengungsi Rohingya

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com