Jokowi Akui Belum Siapkan Pengganti Wamenkumham

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengaku belum menyiapkan pengganti Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy Hiariej) usai mengundurkan diri.

Diketahui, Eddy mengundurkan diri usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Belum, belum, belum (memutuskan namanya). Kan, masih ada Pak Menteri (Yasonna Laoly)," kata Jokowi di Stasiun Pompa Ancol Sentiong, Jakarta Utara, Senin (11/12/2023).

Baca juga: Yasonna soal Peluang Dipanggil KPK di Kasus Eddy: Mana Ada Urusannya dengan Saya

Adapun usai surat diterima, Presiden Jokowi lantas menandatangani surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 57/M tanggal 7 Desember 2023.

Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana mengatakan, Eddy Hiariej telah menyampaikan surat pengunduran diri sebagai Wamenkumham pada Senin (4/12/2023).

Namun, karena Presiden Jokowi sedang berada di luar kota sampai Rabu (6/12/2023) petang, surat pengunduran diri baru diterima oleh Kepala Negara pada Kamis siang setelah acara Rakornas Investasi dan UMKM Expo.

Sebagai informasi, perkara dugaan korupsi yang menjerat Eddy ini berawal dari laporan IPW terkait dugaan penerimaan gratifikasi Rp 7 miliar pada 14 Maret 2023.

Baca juga: KPK Absen, Sidang Praperadilan Eks Wamenkumham Ditunda Pekan Depan

Dalam laporan itu, Eddy diduga menerima gratifikasi Rp 7 miliar dari pengusaha berinisial Helmut Hermawan yang meminta konsultasi hukum.

Baru-baru ini, KPK menyatakan telah menggeledah rumah salah satu tersangka dalam perkara ini dan mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Eddy.

Penyidik juga telah meminta Direktorat Jenderal Imigrasi, Kemenkumham mencegah Eddy dan tiga orang lainnya bepergian ke luar negeri.

Selain itu, KPK juga telah mengirimkan surat pemberitahuan status hukum Eddy kepada Presiden Jokowi.