Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang "Kompas": Elektabilitas Ganjar Anjlok, Banyak Pendukung Jokowi dan PDI-P Beralih ke Prabowo

Kompas.com - 11/12/2023, 13:53 WIB
Syakirun Ni'am,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, Kompas.com - Survei Litbang Kompas mengungkapkan, merosotnya elektabilitas calon presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo disebabkan karena pergeseran pemilih Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan PDI-P.

Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas, elektabilitas Ganjar pada Agustus 2023 lalu 34,1 persen, menang tipis dari capres nomor urut 2 Prabowo Subianto 31,3 persen.

Namun, hasil survei Litbang Kompas bulan Desember atau yang terbaru, elektabilitas Ganjar merosot menjadi hanya 18 persen.

Sementara itu, elektabilitas Prabowo yang telah menggandeng putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, melejit ke angka 39,7 persen.

“Melebarnya jarak elektabilitas Ganjar dari Prabowo tak lepas dari pergeseran dukungan yang terjadi pada pemilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan pemilih Jokowi,” kata peneliti Litbang Kompas Bambang Setiawan, sebagaimana dikutip dari Kompas.id, Senin (11/12/2023).

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Elektabilitas Gibran 37,3 Persen, Mahfud 21,6 Persen, Muhaimin 12,7 Persen

Bambang menuturkan, tim Litbang Kompas menemukan soliditas pemilih PDI-P pada Pemilu 2019 yang memberikan dukungan kepada Ganjar berkurang, dari 60,6 persen pada Agustus 2023 menjadi 40,7 persen pada Desember 2023.

Tim Litbang Kompas juga mendapati pemilih PDI-P yang mendukung Prabowo meningkat, dari 22,1 persen menjadi 35,1 persen.

Di sisi lain, Tim Litbang Kompas juga menemukan simpatisan Jokowi atau bekas pemilih Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 yang mendukung Ganjar beralih ke Prabowo.

Hasil survei pada Agustus 2023 lalu, pendukung Jokowi masih dominan memilih Ganjar dengan angka 48,1 persen. Saat itu, hanya 22,9 persen dari eks pendukung Jokowi yang memilih Prabowo.

Namun, pada survei Desember 2023, situasi ini terbalik. Mayoritas bekas pendukung Jokowi saat ini memilih Prabowo dengan angka 29,8 dan hanya 27,4 persen mendukung Ganjar.

Baca juga: Prabowo-Gibran Unggul di Survei Litbang Kompas, Pengamat: Sentimen Negatif Hanya di Kalangan Elitis

Temuan lainnya dalam survei itu adalah, mayoritas pemilih Prabowo pada Pilpres 2019 kembali memilih mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) tersebut.

Tercatat, hanya sepertiga pendukung Prabowo pada 2019 yang kini memilih capres nomor urut satu Anies Baswedan.

“Prabowo juga mendapat aliran suara terbesar dari kelompok yang pada Pemilu 2019 tidak menggunakan hak pilih,” tutur Bambang.

Alhasil, hasil simulasi 3 paslon pun menunjukkan bahwa pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, memiliki elektabilitas tertinggi sebesar 39,3 persen.

Prabowo-Gibran unggul cukup jauh dibandingkan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (16,7 persen) dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD (15,3 persen).

Sementara itu, masih ada 28,7 persen responden yang belum menentukan pilihan atau merahasiakan pilihan mereka.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Jawa Tengah Satu-satunya Benteng Ganjar-Mahfud yang Belum Goyah

Adapun survei ini berlangsung pada 29 November-4 Desember 2023 secara tatap muka dan dibiayai secara mandiri oleh Harian Kompas.

Jajak pendapat ini melibatkan 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia.

Menggunakan metode itu, survei memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error lebih kurang 2,65 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com