Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang Debat Capres-Cawapres, Anis Matta: Jangan Remehkan Gibran

Kompas.com - 11/12/2023, 07:38 WIB
Palupi Annisa Auliani,
Krisiandi

Tim Redaksi

SEMARANG, KOMPAS.com— Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Anis Matta mengingatkan publik untuk tidak memandang remeh kemampuan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menghadapi debat calon presiden (capres)-cawapres Pemilu Presiden 2024. 

"Jangan underestimate (Gibran)," kata Anis, di sela konsolidasi Partai Gelora di Jawa Tengah, di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (10/12/2023). 

Anis memberikan contoh situasi serupa pernah terjadi di Pemilu Presiden 2019, yaitu saat publik cenderung meremehkan kemampuan debat Ma'ruf Amin sebagai cawapres bagi Joko Widodo (Jokowi) pada saat itu. 

Baca juga: Gibran Sebut Program Makan Siang dan Susu Gratis Bukan Retorika Belaka

"(Saat itu) orang banyak memandang remeh (Ma'ruf) karena belum kenal beliau sebelumnya," tutur Anis.

Kebetulan, lanjut Anis, dirinya punya sejarah berinteraksi dengan Ma'ruf, yaitu di Komisi XI DPR yang membidangi keuangan. Sejarah itu, sebut dia, terkait pembahasan topik perbankan syariah di komisi tersebut. 

"(Ma'ruf) ini akademisi yang mengerti detail dan politisi," ujar Anis soal Ma'ruf Amin.

Menjelang debat cawapres Pemilu Presiden 2019, Anis mengaku sudah memperingatkan Sandiaga Uno— yang saat itu menjadi cawapres bagi Prabowo Subianto—soal kapasitas Ma'ruf. 

Baca juga: Gibran Sebut Program Makan Siang dan Susu Gratis Bukan Retorika Belaka

"(Dan terbukti), dalam debat (saat itu) Sandiaga keteteran," ungkap Anis.

Berkaca setidaknya dari cerita di atas, Anis mengingatkan publik untuk tidak meremehkan kemampuan Gibran dalam debat. Terlebih lagi, ujar dia, Gibran punya keunggulan dibanding dua cawapres lain yang berlaga di Pemilu Presiden 2024, terutama untuk tema pertama debat. 

"Dia (Gibran) memimpin (Kota) Solo (sebagai wali kota) dan popularitasnya sangat tinggi. Kinerjanya sangat bagus," sebut Anis. 

Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 2 di Pemilu Presiden 2024, Gibran Rakabuming Raka (duduk, nomor 2 dari kiri), berdampingan dengan Ketua Umum Partai Gelora, Anis Matta (duduk, nomor 3 dari kiri), dalam konsolidasi Koalisi Indonesia Maju Sumatera Utara, di Medan, Sumatera Utara, Minggu (19/11/2024). KOMPAS.com/PALUPI ANNISA AULIANI Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 2 di Pemilu Presiden 2024, Gibran Rakabuming Raka (duduk, nomor 2 dari kiri), berdampingan dengan Ketua Umum Partai Gelora, Anis Matta (duduk, nomor 3 dari kiri), dalam konsolidasi Koalisi Indonesia Maju Sumatera Utara, di Medan, Sumatera Utara, Minggu (19/11/2024).

Bersamaan, menurut Anis dua cawapres lain di Pemilu Presiden 2024 tidak punya basis kinerja yang bisa mereka bicarakan dalam debat. 

"(Sekarang) orang tidak bisa (hanya) omong besar. Karena semua orang pada akhirnya akan dinilai tidak hanya dari omongannya tetapi juga (dari) kinerjanya," kata Anis. 

Baca juga: Gibran Klaim Dapat Arahan dari Said Aqil Siradj

Pemilu Presiden 2024 akan segera menghadirkan debat capres-cawapres sebagai bagian dari masa kampanye yang sekarang tengah bergulir. Rencananya, debat akan digelar lima kali.

Debat pertama dijadwalkan berlangsung pada Selasa (12/12/2023). Tema yang diangkat adalah hukum, hak asasi manusia (HAM), pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi.

Partai Gelora merupakan salah satu partai yang bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM). Koalisi ini mengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden (capres) dan cawapres nomor urut 2 di Pemilu Presiden 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com