Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PDI-P: Seorang Pemimpin Tak Boleh Bersikap Otoriter

Kompas.com - 10/12/2023, 22:25 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Akhdi Martin Pratama

Tim Redaksi

BANTEN, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, seorang pemimpin tak boleh bersikap otoriter, apalagi sampai marah-marah sambil menggebrak meja.

"Musyawarah, ini cara menyelesaikan kita dengan rembukan bersama, enggak bisa dengan otoriter, enggak bisa dengan gebrak-gebrak meja saudara, sekalian menyelesaikan masalah dengan marah-marah melempar handphone, itu tidak menyelesaikan masalah," kata Hasto dalam pidatonya saat kunjungan safari politik ke Kantor DPC PDI-P Kabupaten Pandeglang, Banten, Minggu (10/12/2023).

Namun, dia tak menyebut siapa yang dimaksud pemimpin yang kerap marah-marah tersebut.

Baca juga: Hasto Sebut Joget Gemoy Kabulkan Pandangan Orang bahwa Prabowo Tidak seperti Jokowi

"Siapa tahu siapa yang ada di benak saudara-saudara sekalian?" imbuhnya.

Hasto menyampaikan, seorang pemimpin harus mempunyai sejumlah nilai kemanusiaan dan ketuhanan.

"Untuk itu saudara-saudara sekalian nilai kemanusiaan ketuhanan ini sangat-sangat penting. Ada yang berketuhanan menjelang kampanye, menunjukan sikap religiusitas padahal bagi Pak Ganjar dan Prof Mahfud itu adalah ekspresi sosok yang menyadari ciptaan Tuhan yang Maha Esa," kata Hasto.

Lantas ia menyampaikan, jika pemimpin itu harus punya nilai persatuan dan kebangsaan.

Artinya, lanjut Hasto, pemimpin itu tidak boleh membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya.

"Ranting di tingkat Desa, Sekjen di tingkat nasional DPP di tingkat nasional, tetapi kita sama-sama sebagai kader partai darah kita sama. Jadi jangan pernah. Itu prinsip kebangsaan, jangan pernah membeda-bedakan satu dengan lain atas dasar pangkat, jenis kelamin, agama, status sosial dan lain sebagainya kita adalah sama dalam prinsip kebangsaan," kata dia.

Baca juga: Sindir Kompetitor Pasang Banyak Baliho, Hasto: Duit Dari Mana?

Politikus asal Yogyakarta ini mengatakan, calon pemimpin juga harus memiliki nilai untuk memperjuangkan keadilan sosial.

Oleh karenanya, memilih pemimpin harus bija, tak bisa tentukan pilihan hanya karena tekanan.

"Door to door untuk melakukan penjelasan, mosok kita membeli beras aja kita enggak mau ada kutunya, betul? Kita membeli sampo aja milih-milih. Kalau samponya itu Sunsilk itu rambutnya hitam kilau mengkilau, kalau Clear enggak ada ketombe. Itu kan ada pilihan-pilihannya," ujarnya.

"Mosok memilih pemimpin hanya melihat gojekannya di mana, narinya bagaimana? Tidak melihat karakternya, tidak melihat pemimpinnya tidak melihat prestasinya, tidak melihat keluarganya? Ini namanya diferensiasi, ini contrasting," pungkas Hasto.

Baca juga: Hasto Ungkap 3 Instruksi Megawati untuk Kader PDI-P Hadapi Pemilu 2024

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com