Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasto Sebut Megawati Gelar Rapat Konsolidasi Tertutup dengan 18 DPD PDI-P

Kompas.com - 10/12/2023, 13:07 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

BANTEN, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengungkap bahwa Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengumpulkan 18 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (9/12/2023).

Pertemuan itu dilakukan secara tertutup. Hasto mengatakan bahwa 18 DPD itu merupakan provinsi yang dimenangkan PDI-P pada Pemilu 2019.

"Bapak Ibu dan saudara sekalian, salam dari Ibu Megawati. Beliau kemarin memimpin konsolidasi 18 DPD PDI Perjuangan yang dilaksanakan secara tertutup di Lenteng Agung, 18 provinsi ini adalah wilayah di mana PDI Perjuangan menjadi pemenang pemilu 2019 lalu," ujar Hasto di hadapan ratusan kader PDI-P Lebak, Banten, Minggu (10/12/2023).

Baca juga: Sekjen PDI-P Ungkap Program KTP Sakti Ganjar-Mahfud untuk Masyarakat Miskin

Hasto menuturkan, Megawati mengumpulkan 18 DPD itu untuk persiapan menghadapi Pemilu 2024.

Apalagi, kata Hasto, waktu pemungutan suara tinggal 65 hari lagi. Sehingga menurutnya konsolidasi partai perlu dilakukan.

"Kita merapatkan seluruh barisan kepartaian kita untuk menyatu dengan rakyat memenangkan PDI Perjuangan dan Ganjar-Mahfud," kata Hasto.


Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Ganjar Pranowo-Mahfud MD ini kemudian berpandangan bahwa Pemilu adalah persoalan hati.

Maka, menurut dia, memilih pemimpin bangsa dan negara juga persoalan hati dan nurani.

Ia lantas mengungkap alasan Megawati memilih Ganjar-Mahfud untuk diusung dalam kontestasi Pilpres 2024.

"Karena syarat pemimpin dari suatu negeri yang namanya Indonesia dengan penduduk 270 juta orang, memerlukan pemimpin yang memiliki rekam jejak yang baik. Sosok pemimpin yang berpengalaman, sosok pemimpin yang melakukan kepemimpinan bukan dalam bentuk polesan, tetapi sosok pemimpin yang jujur, merakyat, yang berpengalaman," urai Hasto.

Hasto mengeklaim, sosok yang didambakan rakyat itu ada pada Ganjar-Mahfud.

Pasalnya, ia menyebut Ganjar dan Mahfud berpengalaman di bidang masing-masing, baik pernah di eksekutif maupun legislatif.

Baca juga: Hasto: Pak Prabowo Bukan PDI-P, Bukan Jokowi, Jadi Tak Bisa Blusukan

"Kalau Pak Ganjar punya pengalaman dua periode sebagai gubernur, dua periode sebagai anggota DPR RI, maka beliau sebenarnya yang mampu menjadi akar, dan keteladanan seorang pemimpin di dalam menurunkan angka kemiskinan," katanya.

"Pak Mahfud dengan pengalaman di tiga lembaga negara, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tadi dikatakan jangan takut ada Mahfud, jangan gentar ada Ganjar, itu adalah pengakuan dari rakyat," pungkas Hasto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com