Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
M. Ikhsan Tualeka
Pegiat Perubahan Sosial

Direktur Indonesian Society Network (ISN), sebelumnya adalah Koordinator Moluccas Democratization Watch (MDW) yang didirikan tahun 2006, kemudian aktif di BPP HIPMI (2011-2014), Chairman Empower Youth Indonesia (sejak 2017), Direktur Maluku Crisis Center (sejak 2018), Founder IndoEast Network (2019), Anggota Dewan Pakar Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (sejak 2019) dan Executive Committee National Olympic Academy (NOA) of Indonesia (sejak 2023). Alumni FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (2006), IVLP Amerika Serikat (2009) dan Political Communication Paramadina Graduate School (2016) berkat scholarship finalis ‘The Next Leaders’ di Metro TV (2009). Saat ini sedang menyelesaikan studi Kajian Ketahanan Nasional (Riset) Universitas Indonesia, juga aktif mengisi berbagai kegiatan seminar dan diskusi. Dapat dihubungi melalui email: ikhsan_tualeka@yahoo.com - Instagram: @ikhsan_tualeka

Preseden Buruk dan Kerentanan Pemilu 2024

Kompas.com - 08/12/2023, 09:22 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Itu berarti, semua sesi debat capres-cawapres akan dihadiri oleh seluruh pasangan calon secara bersama-sama. Tidak ada format khusus.

Kenyataan praktik politik tidak fair yang sudah tersaji, maupun yang nantinya bakal mengemuka, dampak dari netralitas semu, di era majunya teknologi digital dengan berbagai platform media sosial, memudahkan dipublikasi secara luas, level kepercayaan publik pada penyelenggaraan pemilu tentu makin rendah.

Kecacatan proses, nir netralitas akibat dari keberpihakan penyelenggara negara yang kemudian berbuah pada hasil yang menguntungkan kontestan tertentu, sesungguhnya adalah racun dalam prosedural demokrasi, potensi konflik jauh lebih besar.

Membiarkan terlalu banyak alasan publik untuk nantinya mendelegitimasi hasil pemilu, meski tersedia jalur konstitusi dalam penyelesaiannya, tentu saja bukan situasi yang menguntungkan.

Karena bicara kepercayaan adalah soal pemahaman dan persepsi kolektif. Bila persepsi itu menemukan relevansi pada fakta-fakta yang sulit dibantah, maka ruang bagi protes massal yang luas, tentu berisiko terhadap konflik politik yang tak terelakkan.

Pengalaman pada pemilu-pemilu sebelumnya, dan juga pada sejumlah negara yang terjebak dalam prahara politik karena pemilu yang curang, menjadi pelajaran bagi kita sebagai satu negara demokrasi.

Ketegangan dan tekanan dari masyarakat sipil, akibat pemilu curang kerap menciptakan situasi yang kompleks. Situasi politik yang berkecamuk atas dugaan ketidakadilan pemilu bakal berujung ketidakstabilan ekonomi, inflasi dan pelanggaran HAM.

Dalam pada itu, dengan kondisi eksisting, siapapun kita, terutama penyelenggara negara, dan pemangku kewajiban terkait langsung dengan urusan pemilu, harus menyadari betul setiap langkah yang dibuat, Ini bukan kondisi yang main-main.

Ibarat bidak catur yang sedang atau mau dimainkan, bukan saja mempertimbangkan langkah yang akan dibuat, tapi pada dampak serta mitigasi dari langkah itu, apalagi bila kemudian ternyata ada kekeliruan.

Demokrasi dan kelangsungan bangsa ini jangan dibiarkan terus berjalan pada situasi yang tidak menentu, karena avonturir dan pragmatisme, seperti yang digambarkan dalam cerita drama “Waiting for Godot” karya Samuel Beckett.

Menunggu dalam ketidakpastian, menanti dan berharap pemilu yang demokratis, tapi membiarkan kerentanan dan potensi konflik terus mengiringi, gara-gara kepentingan kelompok atau orang per orang, sama saja mempertaruhkan kelangsungan dan masa depan bangsa dan negara ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Revisi UU Penyiaran: Demokrasi di Ujung Tanduk

Revisi UU Penyiaran: Demokrasi di Ujung Tanduk

Nasional
Gugat KPK, Sekjen DPR Protes Penyitaan Tas 'Montblanc' Isi Uang Tunai dan Sepeda 'Yeti'

Gugat KPK, Sekjen DPR Protes Penyitaan Tas "Montblanc" Isi Uang Tunai dan Sepeda "Yeti"

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan Dirjen Perkebunan Kementan Jadi Saksi

Bongkar Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan Dirjen Perkebunan Kementan Jadi Saksi

Nasional
Tiga Menteri Koordinasi untuk Tindak Gim Daring Mengandung Kekerasan

Tiga Menteri Koordinasi untuk Tindak Gim Daring Mengandung Kekerasan

Nasional
Gugat KPK, Indra Iskandar Persoalkan Status Tersangka Korupsi Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan DPR

Gugat KPK, Indra Iskandar Persoalkan Status Tersangka Korupsi Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan DPR

Nasional
Momen Presiden Jokowi Jamu Santap Malam dengan Delegasi KTT WWF Ke-10 di GWK

Momen Presiden Jokowi Jamu Santap Malam dengan Delegasi KTT WWF Ke-10 di GWK

Nasional
Sudah Diingatkan Malu kalau Kalah, Anies Tetap Pertimbangkan Serius Pilkada DKI Jakarta

Sudah Diingatkan Malu kalau Kalah, Anies Tetap Pertimbangkan Serius Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Kejanggalan Kematian Prajurit Marinir Lettu Eko Ketika Bertugas di Papua...

Kejanggalan Kematian Prajurit Marinir Lettu Eko Ketika Bertugas di Papua...

Nasional
Gugatan Praperadilan Sekjen DPR Lawan KPK Digelar 27 Mei 2024

Gugatan Praperadilan Sekjen DPR Lawan KPK Digelar 27 Mei 2024

Nasional
Penambahan Jumlah Kementerian dan Hak Prerogatif Presiden

Penambahan Jumlah Kementerian dan Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Saat Anies 'Dipalak' Bocil yang Minta Lapangan Bola di Muara Baru...

Saat Anies "Dipalak" Bocil yang Minta Lapangan Bola di Muara Baru...

Nasional
Anies Kini Blak-blakan Serius Maju Pilkada Jakarta, Siapa Mau Dukung?

Anies Kini Blak-blakan Serius Maju Pilkada Jakarta, Siapa Mau Dukung?

Nasional
Persoalkan Penetapan Tersangka, Gus Muhdlor Kembali Gugat KPK

Persoalkan Penetapan Tersangka, Gus Muhdlor Kembali Gugat KPK

Nasional
Kepada Warga Jakarta, Anies: Rindu Saya, Enggak? Saya Juga Kangen, Pengin Balik ke Sini...

Kepada Warga Jakarta, Anies: Rindu Saya, Enggak? Saya Juga Kangen, Pengin Balik ke Sini...

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Titip 4 Nama ke Kabinet Prabowo | Suara Megawati dan Puan Disinyalir Berbeda

[POPULER NASIONAL] Jokowi Titip 4 Nama ke Kabinet Prabowo | Suara Megawati dan Puan Disinyalir Berbeda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com