Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Ungkap Butuh Investasi Rp 1.650 Triliun untuk Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 5,7 Persen

Kompas.com - 07/12/2023, 15:33 WIB
Fika Nurul Ulya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa Indonesia membutuhkan investasi hingga Rp 1.650 triliun untuk mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,1 persen sampai 5,7 persen pada tahun 2024.

"Untuk 2024, target pertumbuhan ekonomi kita berada di angka 5,1 sampai 5,7 (persen). Dan dibutuhkan realisasi investasinya di angka Rp 1.650 triliun," kata Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2023 di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (7/12/2023).

Mantan Wali Kota Solo ini mengungkapkan bahwa mengejar angka investasi ribuan triliun rupiah itu bukan hal mudah di tengah kondisi geopolitik global. Tetapi, ia yakin dengan kerja keras, target tersebut akan tercapai.

Terlebih, Indonesia memiliki pengalaman di tahun 2023 dan tahun 2022 dalam menarik investasi. Jokowi mengatakan, pengalaman itu bisa menjadi pelajaran berharga.

Baca juga: Selain Kesempatan Kerja, Jokowi Sebut Investasi Bawa Pemasukan Pajak dan Bukan Pajak

Pada periode Januari-September 2023, realisasi investasi di luar Jawa sudah mencapai Rp 545,82 triliun atau 51,8 persen dari total investasi yang masuk. Sedangkan realisasi investasi di Pulau Jawa Rp 507,27 triliun atau 48,2 persen.

Adapun pada tahun 2022, realisasi investasi di Luar Pulau Jawa Rp 636,3 triliun atau 52,7 persen, dan realisasi di Pulau Jawa Rp 570,9 triliun atau 47,3 persen.

"Tanpa itu, lupakan yang namanya pertumbuhan ekonomi kita bisa naik, akan sangat sulit sekali. Karena memang sangat tergantung sekali, utamanya di investasi, pertumbuhan ekonomi kita. Beratnya memang kita harus bersaing berkejar-kejaran dengan negara lain yang juga mengejar investasi," ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, yang terpenting adalah pelayanan penanaman modal harus dipermudah dan tidak berbelit-belit. Jika investor memiliki masalah, termasuk masalah lahan, Kementerian Investasi bisa segera memperbaikinya.

Dengan begitu, ia mengatakan, para investor akan menyampaikan review bagus tentang Indonesia ke sesama rekan investornya.

"Mereka akan berbicara dengan teman-teman mereka, karena investor global itu bisa dihitung. Pasti mereka akan berbicara, 'Wah, kita berinvestasi di Indonesia dibantu pengurusan perizinan, dibantu pengurusan pembebasan lahan'," kata Jokowi.

Baca juga: Minta Realisasi Investasi di Luar Jawa Ditingkatkan, Jokowi: Masa 16.999 Pulau Hanya 52 Persen

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jaksa yang Menangani Kasus Ferdy Sambo Cs Meninggal Dunia

Jaksa yang Menangani Kasus Ferdy Sambo Cs Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com