Dalam Dakwaan Hasbi Hasan Disebut Pengaruhi Hakim Agung, KY Tunggu Putusan Pengadilan

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Yudisial (KY) bakal menunggu putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat untuk menindaklanjuti dugaan kongkaligng Hakim Agung dalam perkara yang menjerat Sekretaris nonaktif Mahkamah Agung (MA), Hasbi Hasan.

Hal ini disampaikan Juru Bicara KY Miko Ginting menanggapi isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap penanganan perkara yang menjerat Hasbi Hasan, Selasa (5/12/2023).

Berdasarkan surat dakwaan, Hasbi Hasan diduga mempengaruhi Hakim Agung untuk mengubah pendapat hukum perkara kasasi pidana Nomor 326k/Pid/2022 atas nama Budiman Gandi Suparman.

“KY menunggu dulu pembuktian di persidangan karena ini kan baru dari sisi dakwaan, tentu terdakwa akan memberikan sanggahan. Hakim lah nantinya yang akan menentukan mana klaim yang benar,” kata Miko Ginting kepada Kompas.com, Rabu (6/12/2023).

Baca juga: Hasbi Hasan Disebut Pengaruhi Hakim Agung Ubah Pendapat di Kasasi, Ini Kata MA

Miko menjelaskan bahwa KY hanya akan memproses dugaan pelanggaran etik dan perilaku Hakim. Namun, lembaga pengawas kehakiman itu akan menindaklanjuti setelah ada putusan pengadilan.

“Jadi basis KY untuk tindaklanjut dalam koridor etik dan perilaku hakim adalah apa yang dinyatakan hakim sebagai fakta persidangan dalam putusannya kelak,” ujar Miko Ginting.

“Kita cermati dan tunggu dulu proses peradilan ini berikut pengembangannya sampai selesai,” katanya lagi.

Dalam surat dakwaan, Jaksa KPK mengungkapkan peran Hasbi Hasan dalam mengkondisikan perkara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana.

Baca juga: Hakim Putuskan Sidang Hasbi Hasan dan Dadan Tri Digabung

Hasbi Hasan diduga menerima suap Rp 11,2 miliar bersama seorang perantara bernama Dadan Tri Yudianto dari debitur KSP Intidana, Heryanto Tanaka.

Perkara ini berawal ketika Heryanto Tanaka melaporkan Ketua Umum KSP Intidana Budiman Gandi Suparman dengan tuduhan pemalsuan surat/akta notaris.

Dalam proses hukumnya, Budiman dibebaskan oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang dari segala dakwaan penuntut umum pada perkara tahun 2021 itu.

Kemudian, atas putusan PN Semarang tersebut, penuntut umum mengajukan kasasi ke MA.

Perkara kasasi atas nama Budiman Gandi Suparman teregistrasi di MA dengan nomor 326K/Pid/2022. Di mana, susunan majelis hakimnya terdiri dari Ketua Sri Murwahyuni, dengan anggota Gazalba Saleh, dan Prim Haryadi.

Baca juga: Terima Suap Rp 11 Miliar, Sekretaris MA Hasbi Hasan Pengaruhi Hakim Agung Ubah Putusan

Sidang kasasi di MA

Masih dalam surat dakwaan, dalam persidangan kasus nomor 326K/Pid/2022 dengan agenda musyawarah pengucapan (muscap) putusan pada 22 Maret 2022, Hakim Sri meminta kedua hakim anggotanya, Gazalba dan Prim Haryadi menyampaikan pendapatnya (advise blaad).

Hakim agung Gazalba menyatakan, menerima kasasi penuntut umum dan menyatakan Budiman Gandi Suparman bersalah. Sedangkan hakim Prim Haryadi berpendapat sebaliknya, Budiman dinilai tidak bersalah.