Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres dan Mendagri Soroti Keberadaan Alat Peringatan Dini Terkait Erupsi Gunung Marapi

Kompas.com - 06/12/2023, 16:36 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyoroti keberadaan alat peringatan dini di Gunung Marapi, Sumatera Barat, yang baru-baru ini mengalami erupsi.

Ma'ruf Amin menegaskan bahwa keberadaan alat pendeteksi dini itu penting supaya tidak menyebabkan jatuh korban bila erupsi terjadi.

"Seperti tadi dikatakan ada yang dicuri ya, itu supaya pengamanannya, ini jadi ke depan hal ini harus lebih dibenahi, hal-hal yang bisa mencegah kemungkinan terjadinya pendakian pada saat-saat terjadi yang berbahaya," kata Ma'ruf Amin dalam keterangan pers di Bali, Rabu (6/12/2023).

Ma'ruf mengatakan, harus ada kerja sama antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) untuk memberikan peringatan bila terjadi bencana.

Baca juga: Korban Jiwa Erupsi Gunung Marapi Jadi 23 Orang, 22 Berhasil Diidentifikasi

Ma'ruf juga meminta ada larangan bagi masyarakat untuk mendaki ke daerah yang berbahaya agar tidak jatuh korban.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian juga menyoroti keberadaan alat pendeteksi dini tersebut.

Ia menegaskan bahwa harus ada evaluasi untuk memastikan agar alat pendeteksi di gunung tidak dicuri.

"Setelah itu, melakukan evaluasi mulai dari sistem peringatan dini tadi memang harus dipikirkan langkah-langkah untuk bagaimana agar peralatan tersebut tidak sampai dicuri, dijaga ya, kerja sama dengan kepolisian," ujar Tito.

Baca juga: Berkaca dari Erupsi Gunung Marapi, Wapres: Jangan Sampai Ada Bahaya, tapi Tak Ada Peringatan

Tito juga menginstruksikan pemerintah daerah untuk menggiatkan simulasi bencana agar masyarakat lebih responsif apabila bencana benar-benar terjadi.

"Untuk daerah-daerah masing-masing sesuai dengan potensi bencana masing-masing melakukan simulasi sehingga jangan sampai terjadi kejadian baru responsif. Jadi sudah ada langkah-langkah kalau terjadi apa-apa, plan a, plan b-nya," kata Tito.

Diberitakan sebelumnya, Gunung Marapi di perbatasan Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat, mengalami erupsi sejak Minggu, 3 Desember 2023.

Dalam peristiwa tersebut, tercatat 22 orang meninggal dunia dan baru 16 jenazah yang sudah teridentifikasi.

Baca juga: Tahun Ini, PVMBG Sebut Alat Pemantau Gunung Marapi Pernah Dicuri Dua Kali

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com