Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

Soal Rencana Pengalihan Anggaran Bansos, TKN Prabowo-Gibran: Itu Tidak Benar

Kompas.com - 04/12/2023, 21:28 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Ketua Tim Komunikasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran), Budisatrio Djiwandono menyangkal isu mengenai rencana pengalihan anggaran bantuan sosial (bansos), pendidikan, dan kesehatan ke program Makan Siang dan Susu Gratis serta Gizi untuk Ibu Hamil dalam kampanye pasangan nomor urut 2 tersebut.

“Saat ini sedang dikembangkan isu seolah-seolah Prabowo-Gibran akan mengalihkan anggaran dari bansos, dana pendidikan, dan dana kesehatan ke program Makan Siang Gratis. Saya tegaskan, itu tidak benar,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (4/12/2023).

Budisatrio juga menjelaskan bahwa semua kebijakan pemerintahan sebelumnya yang bermanfaat bagi masyarakat akan tetap dilanjutkan oleh pasangan Prabowo-Gibran.

Ia mengungkapkan bahwa Prabowo-Gibran merupakan pasangan calon (paslon) yang mendukung keberlanjutan pembangunan.

Baca juga: Penerbangan Terlambat, Ganjar Pranowo Batal Hadiri Konferensi Kebijakan Luar Negeri di Jakarta

“Semua kebijakan pemerintah yang telah diterapkan dan memberikan manfaat langsung kepada kebutuhan masyarakat, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), bansos, Program Keluarga Harapan (PKH), akan tetap kami lanjutkan. Bahkan, ke depannya akan ditambah dengan program Makan Siang Gratis,” jelas Budisatrio.

Untuk sumber anggaran dari program andalan pasangan nomor urut 2 itu, Budisatrio mengungkapkan bahwa akan dilakukan penambahan dana secara bertahap, sehingga semua agenda dapat berjalan tanpa adanya pengalihan anggaran.

Apabila Prabowo terpilih sebagai presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, kata dia, kenaikan anggaran pada 2025 tidak secara otomatis terjadi.

Baca juga: Bawaslu Tingkat Kota DKI Belum Punya Ruang Gakkumdu, Anggaran Sewa Disebut Tak Cukup

“Semua akan dilakukan secara bertahap. Kami memiliki skala prioritas. Menurut perhitungan kami, target mencapai 82,9 juta penerima manfaat dari program ini baru dapat terwujud pada 2029. Tapi saya tekankan, tak ada pengalihan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), KIP, KIS. Itu tidak benar,” tutur Budisatrio.

Oleh karena itu, lanjut dia, pihaknya masih memiliki waktu untuk menyusun anggaran, baik melalui efisiensi, peningkatan penerimaan anggaran, maupun sumber dana lainnya.

Budisatrio menyatakan bahwa program Makan Siang Gratis dan Susu Gratis, serta Gizi untuk Ibu Hamil merupakan salah satu program utama dari Prabowo-Gibran yang diharapkan dapat memberikan dampak besar bagi masyarakat.

Baca juga: Nyatakan Prabowo-Gibran Siap Debat dengan Format Apa Pun, TKN: Bahasa Inggris Tanpa Teks Juga Siap

Ia mencontohkan, program Makan Siang dan Susu Gratis yang dapat mengatasi kekhawatiran para ibu mengenai asupan makan siang bergizi bagi anak-anak di sekolah.

“Anak-anak juga dapat belajar dengan lebih baik karena kebutuhan perut mereka terpenuhi,” ucap Budisatrio.

Selain itu, lanjutnya, ekonomi masyarakat akan langsung meningkat karena rantai pasok program tersebut melibatkan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) lokal.

Sementara itu, program Gizi untuk Ibu Hamil dan Anak di bawah usia 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) juga akan membantu mengurangi beban dan kekhawatiran para ibu terkait asupan gizi yang cukup bagi anak-anak mereka.

Baca juga: Orangtua di Bungur Dapat Edukasi Asupan Gizi, Kini Anaknya Makan Lebih Lahap

“(Program) ini baru memberikan manfaat langsung, sementara manfaat jangka panjangnya akan lebih banyak lagi,” ucapnya.

 
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com