Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dicurhati BBM Langka Selama Kampanye, Ganjar: Harusnya Masuk Situasi Darurat

Kompas.com - 05/12/2023, 11:46 WIB
Vitorio Mantalean,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

BALIKPAPAN, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menilai bahwa keluhan warga soal kelangkaan BBM yang ia temui sejak mengawali kampanye di Merauke, Papua Selatan, 28 November lalu, merupakan indikasi kedaruratan.

Kepada wartawan di Balikpapan, Kalimantan Timur, ia mengaku telah mendengar keluhan tersebut selama berkunjung ke Papua, NTT, dan teranyar ke Balikpapan.

"Ya sama sebenarnya, kita melihat distribusinya bermasalah, maka kita juga musti membereskan itu," kata Ganjar, Selasa (5/12/2023).

Baca juga: Ganjar Anggap Cara Ini Bisa Kontrol Harga Sembako dari Hulu ke Hilir

Ia mengaku yakin Pertamina selaku BUMN dapat membereskan masalah ini. Namun pada saat yang sama, Ganjar juga menyoroti persoalan produksi BBM.

"Apakah produksinya selama ini mencukupi? Kalau tidak mecukupi, segera dibuat tindakan-tindakan alternatif," ujar dia.

"Tapi kalau kita melihat kondisi ini, mestinya sudah masuk ke dalam sebuah kedaruratan," tambah Ganjar.

Eks Gubernur Jawa Tengah itu beranggapan bahwa pemerintah mesti turun tangan melakukan intervensi atas situasi ini.

Baca juga: Terima Keluhan Tukang Ojek, Ganjar Soroti Antrean Panjang SPBU di Balikpapan

Ia juga menyoroti situasi ironis di Balikpapan yang notabene salah satu kota utama penghasil minyak di Indonesia.

"Balikpapan ini penghasil minyak. Makanya daerah-daerah penghasil yang produksinya ada di situ mesti mendapatkan prioritas," kata Ganjar.

"Setidaknya kawan-kawan kita yang bisnisnya, profesinya, sebagai tukang ojek, bisa mendapatkan akses yang mudah. Ini yang kecil mesti kita bela," pungkasnya.

Dalam lawatannya ke Balikpapan, seorang tukang ojek, Muhammad Rahib (50), menyampaikan keluhan soal kelangkaan BBM kepada Ganjar sewaktu politikus PDI-P itu blusukan ke Pasar Baru Klandasan Ilir, Balikpapan, Selass (5/12/2023). Keduanya duduk bareng di kursi kayu.

Baca juga: Ganjar Anggap Pemerintah Harus Kendalikan Harga Komoditas yang Naik Tiap Akhir Tahun

"BBM tuh antre, Pak, antre," kata Rahib.

Ia mengatakan, antrean panjang itu membuat tukang ojek sepertinya harus menanti giliran isi bensin hingga 20 menit. Hal ini juga menimbulkan kemacetan panjang pada pagi-siang hari.

"Aneh kan, sebenarnya di sini itu pabriknya minyak, lah kok beli BBM, beli bensin, beli Pertalite, kok ngantri panjang," ujar dia dengan bahasa Jawa.

Ganjar kemudian bingung. Rahib menegaskan, ini merupakan kali pertamanya mengadukan masalah itu kepada pejabat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com