Cegah Politisasi Bansos Jelang Pemilu 2024, Said Sarankan Pemerintah Tempuh 4 Langkah Ini

“Oleh karenanya, pemerintah harus bisa mengatur skema penyalurannya khusus untuk pembelian bahan makanan nonberas. Sehingga, tidak terjadi tumpang tindih dengan penyaluran PKH reguler dan bansos beras lainnya,” imbuh Said.

Baca juga: 4 Bansos yang Cair Oktober 2023, Ada PKH dan PIP Kemendikbud

Ia mengungkapkan, pemerintah perlu menjelaskan dua aspek krusial, yaitu politik dan operasional, dalam rangka mengembangkan bansos menjelang Pemilu 2024.

“Setiap kebijakan publik tentu saja merupakan bagian dari political interest atau kepentingan politik,” jelasnya.

Menurut Said, penting bagi pemerintah untuk menyampaikan kepada rakyat bahwa kepentingan politik dalam pengembangan program bansos adalah sebagai respons terhadap tantangan krisis pangan, peningkatan kerentanan rumah tangga miskin, dan upaya menjaga pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2023.

Oleh karena itu, kata Said, pemerintah sebaiknya menguraikan tata kelola operasional program bansos melalui prinsip-prinsip tata kelola (governance) untuk meyakinkan publik dan menopang penjelasan dari aspek political interest tersebut.

Baca juga: Ridwan Kamil Dinilai Lebih Pas Jadi Cawapres Ganjar, Bisa Pakai Political Privilege Seperti JK

Berkewajiban jernihkan kebijakan

Seperti diketahui, polemik seputar bansos, terutama dalam bentuk bantuan langsung berupa bahan makanan dan uang tunai, tengah menjadi perbincangan yang hangat.

Hal tersebut disebabkan oleh fakta bahwa pembagian bansos terjadi menjelang pemilu dan diputuskan oleh pemerintah untuk menambah besaran alokasi dan mempercepat tempo pelaksanaannya.

“Agar kebijakan ini jernih dan memang diperlukan untuk menopang kebutuhan hidup rakyat, saya sebagai Ketua Banggar DPR berkewajiban untuk ikut memberikan penjelasan (mengenai kebijakan ini) sesuai dengan maksud dan tujuan APBN,” ujar Said.

Ia mengungkapkan bahwa tidak semua kebutuhan pangan dapat dipenuhi secara mandiri, sehingga sebagian di antaranya lewat negara lain.

Baca juga: Pemprov DKI Pastikan Stok Pangan di Jakarta Masih Aman hingga Akhir 2023

Namun, kata Said, hal tersebut membawa risiko karena harga dan stok pangan nasional sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk harga di pasar internasional, biaya transportasi, ketersediaan stok, dan nilai tukar mata uang.

“Di dalam negeri, selama kuartal I sama kuartal II-2023, kita menghadapi dampak bencana El Nino, yaitu musim kering yang berkepanjangan dan mengakibatkan kegagalan panen di banyak lahan pertanian,” ucapnya.

Lebih lanjut, Said menjelaskan, dampak impor pangan, terutama kenaikan harga beras di pasar internasional sejak Juli 2023, bersamaan dengan bencana El Nino, berkontribusi terhadap kenaikan inflasi khususnya pada sektor makanan.

Baca juga: Tingkat Inflasi Sulsel di Bawah Nasional, Pengamat Ekonomi: Bravo Pemprov Sulsel

Inflasi makanan sejak Agustus 2023 hingga November 2023 menunjukkan kecenderungan kenaikan signifikan, yakni meningkat dari 2,8 persen menjadi 4,9 persen.

“Peningkatan ini membuat inflasi makanan jauh melampaui tingkat inflasi tahunan pada November 2023 yang sebesar 2,86 persen. Pada Oktober 2023, tercatat kenaikan harga beras mencapai 19 persen secara year-on-year (yoy),” jelas Said.

Padahal, lanjutnya, lebih dari 70 persen pengeluaran rumah tangga miskin digunakan untuk kebutuhan makanan, dan sekitar 20 persen dari jumlah tersebut dialokasikan untuk pembelian beras. Alhasil setiap kenaikan harga makanan, khususnya beras, akan memiliki dampak serius terhadap daya beli rumah tangga miskin.