Cegah Politisasi Bansos Jelang Pemilu 2024, Said Sarankan Pemerintah Tempuh 4 Langkah Ini

KOMPAS.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Said Abdullah menyarankan pemerintah agar mengambil langkah-langkah tertentu guna meyakinkan masyarakat bahwa bantuan sosial (bansos) yang disalurkan bertujuan mendukung kehidupan rakyat.

Usulan tersebut sekaligus untuk mencegah terjadinya politisasi bansos menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Pertama, kata Said, pemerintah perlu terus menyempurnakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi kewenangan Kementerian Sosial (Kemensos).

“Penyempurnaan DTKS hingga ke level desa dan kelurahan harus melibatkan partisipasi luas masyarakat,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (4/12/2023).

Baca juga: Cara Cek Data DTKS Sudah Terdaftar atau Belum agar Dapat Bansos

Sebagai tindak lanjut, Said mengusulkan pemerintah untuk segera melakukan sinkronisasi DTKS dengan Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), agar kedua data ini dapat berintegrasi menjadi penyempurnaan DTKS.

DTKS, kata dia, akan menjadi panduan utama untuk seluruh program bansos, dengan mengacu pada tipologi kelompok sasaran dari setiap program secara keseluruhan.

“Langkah kedua, menyederhanakan proses bisnis dalam setiap program penyaluran bansos. Upaya ini dapat dicapai dengan fokus pada sistem tanpa tunai (cashless), digitalisasi, dan pemanfaatan data terbuka,” imbuh Said.

Pendekatan tersebut, lanjut dia, bertujuan untuk mengurangi interaksi langsung antarpihak, menjaga akuntabilitas, dan meningkatkan partisipasi publik.

Baca juga: Apa itu Akuntabilitas dalam Akuntansi?

Menurut Said, khusus untuk distribusi bantuan beras yang dikoordinasikan oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) hingga tingkat desa, diperlukan pengawasan yang melibatkan berbagai pihak untuk memastikan kelancaran dan transparansi pelaksanaannya.

“Ketiga, memastikan pengemasan program bansos beras hanya ada gambar foto lambang negara atau gambar lainnya yang tidak terasosiasi dengan tafsir politik, karena pelaksanaannya menjelang Pemilu 2024,” ucapnya.

Hal tersebut, lanjut Said, bertujuan agar pemerintah dapat lebih menekankan sifat teknokratis dari program tersebut, sehingga menunjukkan bahwa inisiatif ini sepenuhnya diarahkan untuk membantu rakyat miskin dalam menghadapi kenaikan harga kebutuhan pangan, tanpa adanya agenda politik tertentu.

Usulan keempat adalah bekerja sama dengan bank yang menjadi penyalur kredit usaha rakyat (KUR) untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan tujuan menganalisis pola transaksi usaha.

Baca juga: Peduli UMKM Disabilitas, Perempuan Tangguh Indonesia Gandeng Dana Hadirkan DisBerdaya

“Melalui kerja sama ini, pemerintah dapat mengumpulkan data besar (big data) terkait UMKM penerima KUR, termasuk kecenderungan usaha yang mereka jalankan,” tutur Said.

Hal penting lainnya, lanjut dia, memastikan bahwa kelompok rumah tangga yang berada dalam kondisi kemiskinan ekstrem memiliki kesempatan untuk naik kelas sosial, dan bisa memiliki usaha produktif sehingga hidup mereka tidak terus-menerus bergantung pada bansos pemerintah.

Adapun usulan terakhir, yaitu penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino adalah penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH).

“Oleh karenanya, pemerintah harus bisa mengatur skema penyalurannya khusus untuk pembelian bahan makanan nonberas. Sehingga, tidak terjadi tumpang tindih dengan penyaluran PKH reguler dan bansos beras lainnya,” imbuh Said.

Baca juga: 4 Bansos yang Cair Oktober 2023, Ada PKH dan PIP Kemendikbud

Ia mengungkapkan, pemerintah perlu menjelaskan dua aspek krusial, yaitu politik dan operasional, dalam rangka mengembangkan bansos menjelang Pemilu 2024.

“Setiap kebijakan publik tentu saja merupakan bagian dari political interest atau kepentingan politik,” jelasnya.

Menurut Said, penting bagi pemerintah untuk menyampaikan kepada rakyat bahwa kepentingan politik dalam pengembangan program bansos adalah sebagai respons terhadap tantangan krisis pangan, peningkatan kerentanan rumah tangga miskin, dan upaya menjaga pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2023.

Oleh karena itu, kata Said, pemerintah sebaiknya menguraikan tata kelola operasional program bansos melalui prinsip-prinsip tata kelola (governance) untuk meyakinkan publik dan menopang penjelasan dari aspek political interest tersebut.

Baca juga: Ridwan Kamil Dinilai Lebih Pas Jadi Cawapres Ganjar, Bisa Pakai Political Privilege Seperti JK

Berkewajiban jernihkan kebijakan

Seperti diketahui, polemik seputar bansos, terutama dalam bentuk bantuan langsung berupa bahan makanan dan uang tunai, tengah menjadi perbincangan yang hangat.

Hal tersebut disebabkan oleh fakta bahwa pembagian bansos terjadi menjelang pemilu dan diputuskan oleh pemerintah untuk menambah besaran alokasi dan mempercepat tempo pelaksanaannya.

“Agar kebijakan ini jernih dan memang diperlukan untuk menopang kebutuhan hidup rakyat, saya sebagai Ketua Banggar DPR berkewajiban untuk ikut memberikan penjelasan (mengenai kebijakan ini) sesuai dengan maksud dan tujuan APBN,” ujar Said.

Ia mengungkapkan bahwa tidak semua kebutuhan pangan dapat dipenuhi secara mandiri, sehingga sebagian di antaranya lewat negara lain.

Baca juga: Pemprov DKI Pastikan Stok Pangan di Jakarta Masih Aman hingga Akhir 2023

Namun, kata Said, hal tersebut membawa risiko karena harga dan stok pangan nasional sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk harga di pasar internasional, biaya transportasi, ketersediaan stok, dan nilai tukar mata uang.

“Di dalam negeri, selama kuartal I sama kuartal II-2023, kita menghadapi dampak bencana El Nino, yaitu musim kering yang berkepanjangan dan mengakibatkan kegagalan panen di banyak lahan pertanian,” ucapnya.

Lebih lanjut, Said menjelaskan, dampak impor pangan, terutama kenaikan harga beras di pasar internasional sejak Juli 2023, bersamaan dengan bencana El Nino, berkontribusi terhadap kenaikan inflasi khususnya pada sektor makanan.

Baca juga: Tingkat Inflasi Sulsel di Bawah Nasional, Pengamat Ekonomi: Bravo Pemprov Sulsel

Inflasi makanan sejak Agustus 2023 hingga November 2023 menunjukkan kecenderungan kenaikan signifikan, yakni meningkat dari 2,8 persen menjadi 4,9 persen.

“Peningkatan ini membuat inflasi makanan jauh melampaui tingkat inflasi tahunan pada November 2023 yang sebesar 2,86 persen. Pada Oktober 2023, tercatat kenaikan harga beras mencapai 19 persen secara year-on-year (yoy),” jelas Said.

Padahal, lanjutnya, lebih dari 70 persen pengeluaran rumah tangga miskin digunakan untuk kebutuhan makanan, dan sekitar 20 persen dari jumlah tersebut dialokasikan untuk pembelian beras. Alhasil setiap kenaikan harga makanan, khususnya beras, akan memiliki dampak serius terhadap daya beli rumah tangga miskin.

“Bertolak dari persoalan tersebut, kita bisa pahami bila pemerintah melalui APBN 2023 menggulirkan beberapa program untuk meringankan beban rakyat miskin,” ucap Said.

Baca juga: Simak, Ini Kriteria Warga Miskin Menurut Data BPS

Dari enam program bansos yang baru diinisiasi, dua di antaranya terkait dengan makanan dan uang tunai, yaitu BLT El Nino dan tambahan bantuan beras. Sementara itu, empat program lainnya terfokus pada pemberian insentif dalam sektor perumahan dan UMKM.

“Kita patut apresiasi kebijakan ini sebagai strategi untuk memberikan perlindungan kepada rumah tangga miskin dari fluktuasi harga makanan, terutama beras,” tutur Said.

Pemberian bantuan uang tunai, lanjutnya, juga diharapkan dapat meningkatkan ketahanan rumah tangga miskin agar tidak semakin terpuruk.

Meskipun demikian, Said mengimbau agar pihak terkait lebih berhati-hati terhadap implementasi program bansos berupa beras dan BLT dalam berbagai bentuknya.

Baca juga: Didukung Bank Dunia, Riau Dapat Bantuan Rp 800 Miliar untuk Rehabilitasi Mangrove

Pada 2018, Bank Dunia merilis sebuah laporan yang mengevaluasi pelaksanaan program bansos di Indonesia.

Laporan tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas program bansos dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan masih belum optimal. Tidak optimalnya efektivitas ini dikaitkan dengan pelaksanaan teknis kebijakan yang dijalankan.

“Khusus untuk bansos beras, Bank Dunia memberi perhatian sebagai bansos yang paling tidak tepat sasaran,” jelas Said.