Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud: Sebutkan Parpol yang Tidak Ada Koruptornya?

Kompas.com - 01/12/2023, 23:28 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menilai, tidak ada satu pun parpol yang kadernya yang tidak terlibat kasus korupsi.

Mahfud menyampaikan itu saat ditanya alasan dirinya bersedia dicalonkan sebagai cawapres oleh parpol yang kadernya terlibat korupsi. 

"Pak Mahfud, kok mau jadi dicalonkan oleh parpol yang baru saja korupsi? Pak, saya minta sebut satu parpol yang tidak ada koruptornya, sebut satu misalnya," kata Mahfud saat Mukernas MUI di Jakarta, Jumat (1/12/2023).

Baca juga: Mahfud Ingin Bereskan Aparat Penegak Hukum jika Terpilih jadi Wapres

Menurut Mahfud, setiap parpol di Indonesia pasti memiliki kader yang terlibat kasus korupsi.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini pun mengaku bisa menyebutkan siapa saja kader dari masing-masing partai politik yang ada di Indonesia.

Namun pada saat yang sama, Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa pencalonan presiden dan wakil presiden harus melalui partai politik.

"Coba anda mau bilang apa nanti partainya Pak Surya Paloh itu koruptornya banyak juga, Gerindra banyak juga, Golkar banyak juga, mau calon dari mana? PKB juga banyak," kata dia.

Baca juga: Mahfud Bakal Buka Akses Wapres ke Menkopolhukam jika Terpilih

Mahfud berpandangan, kader partai politik yang melakukan korupsi hendaknya dipandang sebagai oknum, sedangkan parpol sebagai institusi tetap punya peran penting dalam kenegaraan.

"Itu oknum pak yang dilihat, jangan institusi. Parpol itu adalah instrumen-instrumen konstitusi untuk membangun negara yang baik. Kalau ada (yang korupsi), sikat saja," ujar Mahfud.

Seperti diketahui, Mahfud berpasangan dengan Ganjar Pranowo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Pasangan Ganjar-Mahfud diusung oleh empat partai politik, yakni PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hati Nurani Rakyat, dan Partai Persatuan Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com