“Jadi sampai akhir kami enggak tahu sebetulnya yang direvisi ini apa itu enggak tahu,” kata Agus.
“Itu kejadian yang kami alami, terakhir-akhir kami di KPK,” kata dia.
Sebelumnya, Agus merasa Revisi UU KPK itu berkaitan dengan sikapnya menolak perintah Jokowi untuk menghentikan kasus Setnov lantaran di KPK tidak terdapat mekanisme Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).
Padahal, surat perintah dimulainya penyidikan (sprindik) yang menetapkan Setnov sudah ditandatangani pimpinan KPK tiga minggu sebelum ia dipanggil Jokowi.
“Karena tugas di KPK itu seperti itu ya makanya tidak saya perhatikan, saya jalan terus. Tapi akhirnya kan dilakukan Revisi UU KPK, intinya revisi UU itu kan SP3 menjadi ada, kemudian (KPK) di bawah presiden,” ujar Agus.
“Itu salah satu yang setelah kejadian revisi UU KPK kemudian menjadi perenungan saya, oh ternyata pengin KPK itu bisa diperintah-perintah,” kata Agus.
Baca juga: Agus Rahardjo Ungkap Saat Jokowi Marah, Minta KPK Setop Kasus E-KTP Setya Novanto
Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut, pertemuan yang disinggung Agus Rahardjo tidak ada dalam jadwal Presiden pada saat itu.
"Setelah dicek, pertemuan yang diperbincangkan tersebut tidak ada dalam agenda Presiden," ujar Ari kepada Kompas.com, Jumat (1/12/2023).
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.