Jawab Agus Rahardjo, Istana: Revisi UU KPK Inisiatif DPR, Terjadi Dua Tahun Usai Setya Novanto Tersangka

Kompas.com - 01/12/2023, 11:21 WIB

Dian Erika Nugraheny,

Ihsanuddin

Tim Redaksi

Dian Erika Nugraheny

Penulis

Ihsanuddin

Editor

Lihat Foto

Ketua KPK Agus Rahardjo menjawab pertanyaan peserta publik hearing di ruang rapat Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Kamis (7/11/2019). Publik Hearing yang dihadiri perwakilan beberapa pimpinan universitas di Kendari, lembaga kemahasiswaan, tokoh masyarakat, KPUD, Bawaslu, instansi pemerintah serta perwakilan tokoh pemuda itu membahas rencana revisi Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang tentang Pemilihan Kepada Daerah 2020, karena terdapat sejumlah perbedaan signifikan terkait dengan pengawas pemilihan. ANTARA FOTO/Jojon/ama. (ANTARA FOTO/JOJON)

Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana saat memberikan keterangan pers di Kantor Kemensetneg, Jumat (24/11/2023).

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), bukan pemerintah.

Hal itu disampaikannya merespons pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal revisi UU KPK.

Agus sebelumnya menyatakan, revisi UU yang melemahkan KPK itu terjadi karena ia menolak perintah Presiden Joko Widodo untuk menghentikan kasus korupsi E-KTP Setya Novanto.

"Perlu diperjelas bahwa Revisi UU KPK pada tahun 2019 itu inisiatif DPR, bukan inisiatif pemerintah, dan terjadi dua tahun setelah penetapan tersangka Setya Novanto," ujar Ari kepada Kompas.com, Jumat (1/12/2023).

Catatan Kompas.com, Revisi UU KPK disahkan pada September 2019 lalu. Namun, proses revisinya

UU itu memang diinisiasi oleh DPR, yang saat itu didominasi parpol pendukung Presiden Joko Widodo.

Namun, pemerintah pun turut andil menyetujui revisi itu disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

Sementara itu, terkait dengan pernyataan Agus bahwa Presiden Jokowi pernah memerintahkannya menghentikan kasus E-KTP Setya Novanto, Ari tidak menjawab dengan lugas.

Ari tidak menjawab apakah Presiden Jokowi memang pernah memerintahkan Agus menghentikan kasus E-KTP yang menjerat Setya Novanto pada 2017 lalu.

Ia hanya meminta publik untuk melihat proses hukum Setya Novanto yang terus berjalan sampai tingkat pengadilan.

"Kita lihat saja apa kenyataannya yang terjadi. Kenyataannya, proses hukum terhadap Setya Novanto terus berjalan pada tahun 2017 dan sudah ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap," kata Ari.

Kompas.com/ Dian Erika Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana saat memberikan keterangan pers di Kantor Kemensetneg, Jumat (24/11/2023).

Ari pun menjelaskan, pada pernyataan resmi tanggal 17 November 2017, Presiden Jokowi dengan tegas meminta Setya Novanto tetap mengikuti proses hukum di KPK.

Sebab. saat itu Novanto telah menjadi tersangka korupsi kasus e-KTP

"Presiden juga yakin proses hukum terus berjalan dengan baik," katanya.

Pengakuan Agus Rahardjo