Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Dikabarkan Bakal Lantik Pangkostrad Maruli Simanjuntak Jadi KSAD Besok

Kompas.com - 28/11/2023, 22:11 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan melantik Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) pengganti Jenderal Agus Subiyanto pada Rabu (29/11/2023).

Berdasarkan informasi dari sumber di lingkungan kementerian, calon KSAD yang akan dilantik Presiden yakni Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat (Pangkostrad) Letnan Jenderal (Letjen) Maruli Simanjuntak.

"Iya besok siang (Presiden melantik KSAD). Iya (Maruli yang akan dilantik)," demikian kata sumber tersebut dalam keterangan kepada wartawan pada Selasa (28/11/2023) malam.

Baca juga: Profil Letjen Maruli Simanjuntak, Menantu Luhut yang Berpeluang Jadi KSAD

Adapun jadwal pelantikan KSAD sebelumnya sudah dipastikan sendiri oleh Presiden Jokowi pada akhir pekan lalu.

Sementara itu pada Selasa siang, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana juga memastikan bahwa Presiden Jokowi akan melantik KSAD pada pekan ini.

"Ya seperti yang disampaikan Presiden (pelantikan KSAD) minggu ini. Kita tunggu putusan Presiden," ujar Adi di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta.

Baca juga: Pengamat Sebut Pangkostrad Maruli Kandidat Kuat KSAD Selanjutnya

Sebagaimana diketahui, saat ini posisi KSAD masih kosong karena pejabat sebelumnya, yakni Jenderal Agus Subiyanto telah dilantik sebagai Panglima TNI.

Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelumnya pernah menyampaikan tiga nama bakal calon KSAD yang digadang-gadang menggantikan Jenderal Agus Subiyanto.

Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan, tiga nama yang berpeluang mengisi posisi KSAD adalah Letjen TNI Maruli Simanjuntak, Letjen TNI Suharyanto, dan Letjen TNI I Nyoman Cantiasa.

Baca juga: Digadang-gadang Jadi KSAD, Pangkostrad Maruli Mengaku Tidak Tahu

Maruli saat ini menjabat Pangkostrad, sementara itu Suharyanto adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Nyoman adalah Koordinator Staf Ahli (Koorsahli) KSAD.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com