Soal Pemindahan IKN, Ketua DPP PSI: Jakarta Sudah Tak Mampu Tanggung Beban Kependudukan

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berkeyakinan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur dari adalah suatu keharusan.

Ketua DPP PSI Dedek Prayudi menyebut Jakarta sudah tidak mampu menanggung beban kependudukan sehingga pusat pemerintahan perlu dipindahkan.

“Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan pusat bisnis sudah tak mampu menanggung beban kependudukan. Beban ini harus dipindahkan sebagian,” kata Dedek dalam keterangan tertulis, Selasa (28/11/2023).

Selain itu, Dedek menyebut Jakarta diprediksi bisa tenggelam karena memiliki penduduk lebih dari 10.000 juta jiwa, sementara luas wilayah yang hanya 661 kilometer.

Baca juga: Anies Kritik IKN, Bahlil: PKB Waktu Itu Setuju, Konsisten Saja Lah

Menurut Dedek, dengan jumlah yang padat serta luas wilayah terbatas, Jakarta memiliki kepadatan penduduk sekitar 15.000 per kilometer persegi.

“Apa dampaknya? Air tanah di satu kilometer persegi terus disedot oleh sebagian besar 16.000 orang sehingga permukaan tanah di DKI amblas 6-18 centimeter persegi per tahun. Tidak heran DKI diprediksi tenggelam jika begini terus,” lanjut Dedek.

Dia menambahkan, dipilihnya Penajam Paser Utara sebagai ibu kota baru merupakan perwujudan dari cita-cita pendiri bangsa.

Selain itu, lanjut Dedek, Penajam Passer merupakan bukti konkret bahwa Indonesia sedang menggeser orientasi pembangunan nasional dari Jawa sentris menjadi Indonesia sentris.

Baca juga: Ganjar Bakal Lanjutkan Proyek IKN karena Undang-Undangnya Sudah Diketok

“Dipilihnya Penajam Passer memiliki landasan geopolitik yang kuat tentang Ibukota negara yang berlokasi di tengah-tengah Indonesia,” kata Dedek.

PSI merupakan salah satu partai yang mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

PSI tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, dan Partai Garuda. 

Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) ke Pulau Kalimantan.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu menegaskan partainya masih tetap ingin status ibu kota berada di Jakarta.

"Kita berharap bahwa kalau Allah takdirkan PKS menang maka kita akan menginisiasi bahwa ibu kota negara tetap di Jakarta," kata Syaikhu di sela-sela Rakernas PKS di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11/2023).

Meski menolak pemindahan Ibu Kota, PKS memastikan pembangunan yang sudah berjalan di IKN tidak akan disetop.