Ganjar Bakal Lanjutkan Proyek IKN karena Undang-Undangnya Sudah Diketok

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berjanji akan melanjutkan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Ganjar menyatakan, setiap pejabat wajib melaksanakan peraturan perundang-undangan yang sudah disepakati, dalam hal ini proyek IKN, karena telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN.

"Seluruh peraturan undang-undang yang sudah diketok, apalagi sudah jadi undang-undang ya, wajib seluruh pejabat untuk melaksanakan," kata Ganjar di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (27/11/2023).

Baca juga: Anies Dulu Malu-malu Kritik IKN, Kini Keras Sebut Ibu Kota Baru Lahirkan Ketimpangan

Ganjar memberikan jawaban serupa ketika ditanya soal setuju atau tidak apabila IKN dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan.

"Setiap undang-undang yang sudah diketok harus dilaksanakan," kata mantan gubernur Jawa Tengah itu.

Sebelumnya, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengkritik keras proyek pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Menurut Anies, alasan pemerintah membangun IKN untuk pemerataan pembangunan di Indonesia tidak tepat.

"Kalau mau memeratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh Indonesia," ucap Anies, Rabu (22/11/2023).

"Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan, karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru," ujarnya.

Baca juga: Anies Kritik Pembangunan IKN Akan Timbulkan Ketimpangan Baru, Gibran: Tidak Usah Ditanggapi

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang merupakan salah satu pengusung Anies juga berjanji akan membatalkan pemindahan ibu kota bila memenangkan Pemilu 2024.

"Kita berharap bahwa kalau Allah takdirkan PKS menang maka kita akan menginisiasi bahwa ibu kota negara tetap di Jakarta," kata Presiden PKS Ahmad Syaikhu di sela-sela Rakernas PKS di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11/2023).

Meski menolak pemindahan Ibu Kota, PKS memastikan pembangunan yang sudah berjalan di IKN tidak akan disetop.

Hanya saja, setelah selesai dibangun, kawasan IKN akan diubah fungsinya menjadi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

"Ibu kota nusantara itu akan tetap kita jadikan pusat pertumbuhan ekonomi. Tentu kita dengan konsep green economy karena memang di sana adalah paru-paru Indonesia dan diakui sebagai paru-paru dunia," kata Syaikhu.