Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrasi Dinilai Kehilangan Adab, Masyarakat Sipil Minta Negara Beri Jaminan Pemilu Berjalan Jurdil

Kompas.com - 27/11/2023, 22:12 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Achmad Nasrudin Yahya

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat sipil yang tergabung dalam Forum Lintas Generasi menilai demokrasi belakangan ini telah kehilangan adab.

Oleh karena itu, mereka meminta setiap lembaga tinggi negara memberikan jaminan agar Pemilu 2024 benar-benar berjalan jujur dan adil.

Demikian dikatakan Ketua Senat Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Adrianus Lambu ketika membacakan Seruan Jembatan Serong dalam forum diskusi bertajuk 'Seruan Kebangsaan Forum Lintas Generasi Mari Bersuara dan Jernih" di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta, Senin (27/11/2023).

"Demokrasi kita kehilangan adab karena penguasa memanipulasi lembaga negara untuk kepentingan politik keturunannya," kata Lambu, dikutip dari siaran pers.

Lambu mengatakan, roda lembaga negara yang berjalan untuk kepentingan politik keterunannya mengingatkan amanat reformasi, yakni penghapusan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Baca juga: Bicara Soal Intimidasi Jelang Pemilu, Megawati: Berhenti, Insyaf!

Praktik ini pun memperlihatknya hilangnya spirit republik dalam penyelenggaraan negara. Terlebih, politik akhir-akhir ini dipertontonkan tanpa peduli pada kepantasan etik dan moral bangsa demi kelanjutan kekuasaan.

Baca juga: Dimulai Besok, Ini Pejabat yang Boleh Ikut Kampanye Pemilu 2024

Oleh karena itu, pihaknya menyerukan untuk menegakkan negeri yang adil dan merdeka, yang menyediakan kesempatan yang setara kepada tiap putra-putri Indonesia.

"Tanpa nepotisme, tanpa kelompok dan keluarga dengan hak-hak istimewa," tegas dia.

Jujur dan adil

Selain itu, dirinya juga meminta seluruh lembaga tinggi negara menjamin pemilu yang jujur dan adil.

Pihaknya juga menuntut proses Pemilu 2024 dapat memberikan pendidikan politik yang sehat bagi kaum tua dan muda.

"Kami menyerukan kepada seluruh anggota masyarakat untuk aktif mengawal dan mengawasi proses pemilihan umum dengan segala sarana dan perangkat yang dimiliki," kata dia.

Baca juga: Kampanye Pemilu 2024 Dimulai Besok, Catat Aturan dan Larangannya

Ia juga menolak keras peremehan terhadap kaum muda sebagai kelompok dangkal, apatis, yang hanya bisa menjadi bahan lucu-lucuan.

"Anak muda adalah salah satu pilar kemajuan bangsa. Kami menganggap anak muda sebagai bagian penting dalam perjuangan serius menyelamatkan demokrasi, yang tidak apatis, yang bisa mencetuskan perubahan," ungkap dia.

Sementara, Direktur Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Karlina Supelli mengajak seluruh rakyat Indonesia agar berani bersuara jujur dan jernih dalam menghadapi Pemilu 2024.

"(Hal ini) demi menghidupkan kembali budaya yang mengutamakan kemaslahatan umum, bukan kepentingan sempit elit politik," kata Karlina saat memberi pengantar mimbar.

Adapun tuan rumah dalam forum ini adalah Simon Petrus Lili Tjahjadi selaku Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Yustinus Prastowo selaku Ketua Ikatan Alumni Driyarkara, Omi Komaria Madjid selaku Ketua Dewan Pembina Nurcholish Madjid Society, dan Sulistyowati Irianto selaku Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia.

Kemudian, Erry Riyana Hardjapamekas selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi 2003-2007, Lukman Hakim Saifuddin selaku Menteri Agama RI 2014-2019, Goenawan Mohamad, sastrawan dan perupa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com