Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 27/11/2023, 05:45 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

Alasan terakhir yakni terkait keberlanjutan. Syaikhu berpandangan, pembangunan yang dijalankan harus memiliki dimensi antargenerasi.

Hal ini penting demi keberlanjutan melestarikan lingkungan hidup dan merawat ekologi.

Baca juga: Ahmad Syaikhu: Kalau PKS Menang, Ibu Kota Negara Tetap di Jakarta

"Pulau Kalimantan bukan sekadar paru-paru Indonesia tapi juga paru-paru dunia," kata Syaikhu.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga anggota KPP menyampaikan hal senada. Mereka memilih fokus memenangkan duet AMIN sebelum mengambil sikap soal nasib IKN Nusantara.

"Makanya kami ingin menangkan dulu (Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar) supaya keputusannya (tentang nasib Ibu Kota Nusantara) bisa diambil yang terbaik," ujar Jazilul saat ditemui di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu.

Jazilul menilai kurang tepat jika pemerintah berkeras mengutamakan proyek IKN Nusantara yang membutuhkan anggaran besar, sementara jumlah masyarakat miskin di Indonesia masih cukup banyak.

Baca juga: Pj Gubernur Kaltim Sebut OTT KPK di Kabupaten Paser, Tak Terkait IKN

Dia menilai mengutamakan program IKN Nusantara di situasi yang demikian seolah tidak sesuai dengan kompas moral.

"Etis enggak secara moral, kalau kita masyarakatnya masih banyak yang miskin, tapi kita bangun istana? Kan enggak. Gitu saja. Moral ini ya bukan soal undang-undang," ujar dia.

Menurut Jazilul, PKB sudah menyampaikan sikap beberapa waktu lalu terkait pengesahan UU IKN di DPR RI.

Menurut hemat PKB, selama dasar pembangunan IKN merujuk pada undang-undang, maka program dari Presiden Joko Widodo itu dapat diubah sesuai dengan kebutuhan. "Sikapnya sudah ada di DPR. Waktu itu masing-masing partai (menyampaikan pendapat). Kalau (PKB) UU kan biasa, bisa direvisi, bisa diperbaiki," ujar Jazilul.

Argumen itu diperkuat oleh pendapat Anies tentang sikapnya terkait program pembangunan IKN.

Baca juga: PKS Sebut Kritik Anies soal Proyek IKN Sejalan dengan Pandangan Partai

Dia menilai masyarakat saat ini lebih membutuhkan pemerataan pembangunan di banyak lokasi ketimbang terpusat pada satu titik.

"Yang dibutuhkan di Indonesia hari ini adalah pemerataan pertumbuhan. Di mana pembangunan itu dilakukan bukan hanya di satu lokasi, tapi di banyak lokasi," kata Anies saat ditemui di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan saat ditemui di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11/2023).KOMPAS.com / IRFAN KAMIL Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan saat ditemui di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11/2023).

Menurut Anies, pembangunan terhadap satu kawasan jangan sampai menyebabkan ketimpangan terhadap wilayah lainnya.

"Jangan sampai kita membangun hanya di satu lokasi yang justru menimbulkan ketimpangan baru. Inilah visi kita dan kita semua menyiapkan susunan programnya untuk bisa mendorong desa-desa maju, kota kecil menjadi menengah, yang menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia," kata Anies.

Baca juga: Soal IKN, Anies: Bangun Kota di Tengah Hutan Timbulkan Ketimpangan Baru

"Alokasi anggaran yang biasa disiapkan hanya untuk satu tempat kita berpandangan memang perlu dikerjakan untuk banyak tempat," lanjut dia.

(Penulis: Irfan Kamil, Rahel Narda Chaterine, Editor: Ihsanuddin, Fabian Januarius Kuwado)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com