Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TNI AU Siapkan Pesawat Angkut dan Helikopter untuk Distribusi Logistik Pemilu 2024

Kompas.com - 23/11/2023, 13:31 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - TNI Angkatan Udara (AU) menyatakan telah menyiapkan pesawat angkut dan helikopter untuk transportasi logistik pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Hal itu diungkapkan Wakil Kepala Staf TNI AU (Wakasau) Marsekal Madya A Gustaf Brugman usai apel komandan satuan (dansat) TNI AU 2023 di Gedung Puri Ardhya Garini, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (23/11/2023).

Gustaf mengatakan, Panglima TNI sebelumnya, Laksamana Yudo Margono, sudah meminta Kepala Staf TNI AU (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo menyiapkan alat utama sistem persenjataan (alutsista) untuk mendukung Pemilu 2024.

“Untuk segera menyiapkan, terutama pesawat transport, untuk dukungan-dukungan,” ujar Gustaf kepada awak media.

Baca juga: Wakasau Sebut Proses Evakuasi Puing-puing Pesawat Super Tucano Sulit, Butuh Sekitar 1 Bulan

Gutaf juga mengungkapkan, TNI AU telah menyiapkan dukungan alutsista jika ada permintaan dadakan dari penyelenggara pemilu.

“Itu kan akan menjadi blunder dalam kegiatan kalau tidak terdukung pergeseran logistik, terutama di daerah dalam tanda petik yang susah dijangkau. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kami menyiapkan seperti itu,” kata Gustaf.

Kendati demikian, Gustaf mengaku belum ada permintaan secara khusus dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terkait bantuan distribusi logistik Pemilu 2024.

“Secara jumlah (alutsista) mungkin juga belum bisa disebutkan, tetapi diprioritaskan untuk pesawat transport dan helikopter untuk dukungan ini,” ucap Gustaf.

Dalam Pemilu 2024 nanti, Gustaf juga menegaskan bahwa jajaran TNI AU tidak akan berpolitik praktis.

“Kami akan benar-benar mematuhi perintah Panglima TNI bahwa netralitas harga mati,” kata Wakasau.

Baca juga: Bawaslu Didesak Cepat Putus Kasus KPU soal Jumlah Caleg Perempuan, Disebut Ancam Logistik Pemilu

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com