Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

10 Bulan Pilot Susi Air Disandera KKB, Panglima Agus: Kita Kedepankan Operasi Teritorial

Kompas.com - 22/11/2023, 11:00 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Agus Subiyanto mengatakan, pihaknya akan mengedepankan operasi teritorial untuk mengupayakan pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Merthens, yang saat ini masih menjadi sandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.

Hal tersebut disampaikan Agus Subiyanto usai dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Panglima TNI di Istana Negara, Rabu (22/11/2023).

"Kita akan melibatkan Forkopimda (forum koordinasi pimpinan daerah) di sana untuk komunikasi, berkomunikasi, itu saja. Makanya ke depan kita kedepankan operasi teritorial," ujar Agus.

"Mudah mudahan dengan langkah itu ada kabar lah, mudah-mudahan (dari) saudara Philip Merthens yang ada di sana," katanya lagi.

Baca juga: Panglima Yudo Sebut Pembebasan Pilot Susi Air yang Belum Rampung Tak Jadi Beban Setelah Pensiun

Agus menjelaskan bahwa operasi teritorial juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua.

Dalam keterangannya, Agus kemudian memastikan bahwa pilot Philip Merthens saat ini dalam kondisi baik.

"(Kabarnya) baik, baik," ujar Agus Subiyanto.

Diketahui, nasib Philips Mark Merthens masih belum jelas sejak pesawat yang dipilotinya dibakar KKB pimpinan Egianus Kogoya di Bandara Paro, Nduga, Papua Pegunungan, pada 7 Februari 2023.

Sejak saat itu, KKB kerap membawa Philips berkeliling Nduga hingga ke Kabupaten Lanny Jaya, dengan berjalan kaki.

Baca juga: 9 Bulan Pilot Susi Air Ditawan KKB, Moeldoko Sebut Keselamatan Sandera Diprioritaskan

Hingga bulan November 2023, sudah 10 bulan pilot Susi Air tersebut disandera KKB.

Adapun Panglima TNI sebelumnya, Laksamana Yudo Margono akan menyerahkan kasus pilot Susi Air Philips Mark Merthens kepada suksesornya Jenderal Agus Subiyanto.

Dalam proses pembebasan Philips, Yudo Margono sedari awal memang mengutamakan pendekatan dialog dengan KKB.

"Kenapa enggak menggunakan kekuatan militer? Ini yang selalu saya antisipasi. Saya bisa, saya punya kemampuan, saya tahu posisinya, tapi nanti masyarakat yang jadi korban. Tentunya saya memikirkan, lebih baik ya kita dialog,” kata Yudo Margono.

Baca juga: Panglima Yudo Akan Serahkan Tugas Pembebasan Pilot Susi Air ke Agus Subiyanto

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com