Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

9 Bulan Pilot Susi Air Ditawan KKB, Moeldoko Sebut Keselamatan Sandera Diprioritaskan

Kompas.com - 09/11/2023, 13:34 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menjelaskan alasan mengapa upaya pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Merthens yang saat ini masih disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Tanah Papua, belum membuahkan hasil.

Menurut Moeldoko, pemerintah dan tim yang menangani upaya pembebasan mempertimbangkan keselamatan dari Philip selaku sandera.

"Berkaitan dengan keamanan yang bersangkutan (Philip). Kalau kita itung-itungannya dengan menggunakan kekuatan, itu ya nanti bisa selesai tapi ada buntutnya (dampaknya)," ujar Moeldoko dalam keterangan pers di Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis (9/11/2023).

Baca juga: Sudah 8 Bulan Pilot Susi Air Disandera KKB, Panglima TNI: Tak Mungkin Saya Pakai Tenaga Militer Hanya untuk Itu

"Tapi kalau kita pelan-pelan, risiko-nya (waktunya) agak lama, tapi buntut negatifnya itu akan lebih sedikit. Itu pilihan pilihan yang akan diambil," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, hingga saat ini sudah sembilan bulan masa penyanderaan terhadap pilot Philip Mark Merthens.

Menurut Moeldoko, pemerintah pusat terus memperkuat komunikasi dengan para tokoh adat dan tokoh agama di Papua.

Tujuannya agar upaya pembebasan pilot Philip berjalan dengan aman dan tidak menimbulkan eskalasi yang merugikan.

"Sehingga kalau istilahnya itu, kita menjemput rambut di tepung itu betul-betul bisa dengan baik. Itu sebenarnya filosofi-nya di situ. Karena, kalau kita tidak melakukan kalkulasi yang sebaik-baiknya akan banyak merugikan semua pihak," jelas Moeldoko.

"Tetapi dengan komunikasi, komunikasi yang terbangun dengan berbagai pihak yang dilakukan oleh TNI-Polri ini juga akhirnya akan membatasi ruang gerak itu (KKB yang menculik)," tambah mantan Panglima TNI itu.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/11/2023).Kompas.com/ Dian Erika Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/11/2023).
Untuk diketahui KKB Egianus Kogoya telah menyandera Pilot Susi Air Kapten Philip sejak 7 Februari 2023.

Penyanderaan itu terjadi sesaat setelah Kapten Philip mendaratkan pesawatnya di Lapangan Terbang Paro, Kabupaten Nduga. Hingga saat ini belum diketahui secara pasti keberadaan Philip.

Sementara itu, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua Irjen Pol Mathius D. Fakhiri berharap KKB Egianus Kogoya segera membebaskan Pilot Susi Air Kapten Philip Mark Merthens.

Apalagi saat ini sudah sembilan bulan, pilot berkewarganegaraan Selandia Baru tersebut disandera oleh KKB.

"Saya berharap KKB segera membebaskan sandera dan itu diberikan sebagai kado Natal," kata Kapolda saat serah terima jabatan di Lapangan Mapolda Papua di Jayapura, Senin (6/11/2023), seperti dikutip dari Antara.

Menurutnya, upaya negosiasi untuk membebaskan Philip sampai saat ini masih terus berjalan.

Baca juga: Pilot Susi Air Masih Ditawan KKB, Wapres Sebut Negosiasi Belum Ada Titik Temu

Kapolda mengatakan bahwa tokoh masyarakat dan tokoh agama turut terjun dalam negosiasi.

"Berbagai upaya negosiasi terus dilakukan untuk membebaskan sandera dan berharap dapat dibebaskan," kata dia.

Dia memastikan saat ini Philip dalam kondisi sehat.

"Memang dari laporan yang diterima, kondisi pilot Philip yang sembilan bulan disandera dalam keadaan sehat," tandas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Nasional
Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Nasional
BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

Nasional
Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Nasional
PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

Nasional
Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Nasional
Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa “Rogoh Kocek” Pribadi untuk Renovasi Kamar Anak SYL

Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa “Rogoh Kocek” Pribadi untuk Renovasi Kamar Anak SYL

Nasional
Sebut Ada 8 Nama untuk Pilkada Jakarta, Sekjen PDI-P: Sudah di Kantongnya Megawati

Sebut Ada 8 Nama untuk Pilkada Jakarta, Sekjen PDI-P: Sudah di Kantongnya Megawati

Nasional
Gus Muhdlor Cabut Gugatan Praperadilan untuk Revisi

Gus Muhdlor Cabut Gugatan Praperadilan untuk Revisi

Nasional
KPU Sebut Faktor Kesiapan Bikin Calon Independen Batal Daftar Pilkada 2024

KPU Sebut Faktor Kesiapan Bikin Calon Independen Batal Daftar Pilkada 2024

Nasional
Hal yang Perlu Diperhatikan Saat Jemaah Haji Tinggalkan Hotel untuk Ibadah di Masjid Nabawi

Hal yang Perlu Diperhatikan Saat Jemaah Haji Tinggalkan Hotel untuk Ibadah di Masjid Nabawi

Nasional
Pakar: Ada 1 Opsi Ubah UU Kementerian Negara, Ajukan Uji Materi ke MK tapi...

Pakar: Ada 1 Opsi Ubah UU Kementerian Negara, Ajukan Uji Materi ke MK tapi...

Nasional
Suhu Madinah Capai 40 Derajat, Kemenag Minta Jemaah Haji Tak Paksakan Diri Ibadah di Masjid Nabawi

Suhu Madinah Capai 40 Derajat, Kemenag Minta Jemaah Haji Tak Paksakan Diri Ibadah di Masjid Nabawi

Nasional
MKMK Diminta Pecat Anwar Usman Usai Sewa Pengacara KPU untuk Lawan MK di PTUN

MKMK Diminta Pecat Anwar Usman Usai Sewa Pengacara KPU untuk Lawan MK di PTUN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com