Politik Luar Negeri Indonesia: Memanfaatkan Geopolitik Global

Dalam mengimplementasikan politik luar negeri bebas aktifnya, Bung Karno juga menekankan pentingnya pendekatan yang inklusif.

Dengan demikian, pemikiran Bung Karno dalam geopolitik luar negeri tidak hanya mencakup aspek-aspek strategis untuk melindungi kepentingan nasional. Melainkan pula menggambarkan visinya untuk Indonesia sebagai pemain kunci dalam membentuk tatanan dunia yang lebih adil, merdeka, dan inklusif.

Tidak melulu politik luar negeri transaksional

Politik luar negeri yang bersifat transaksional merujuk pada pendekatan: di mana negara berurusan dengan masalah-masalah internasional secara pragmatis, dan fokus, pada pertukaran keuntungan konkret.

Dalam konteks ini, keputusan politik luar negeri didasarkan pada pertimbangan keuntungan langsung, kepentingan ekonomi, dan pencapaian tujuan spesifik. Hal ini tanpa terlalu memedulikan prinsip-prinsip ideologis, atau nilai-nilai jangka panjang.

Karakteristik dari politik luar negeri transaksional melibatkan serangkaian tindakan yang dilakukan untuk memaksimalkan keuntungan nasional secara instan.

Ini bisa mencakup perjanjian dagang, kemitraan ekonomi, atau kesepakatan diplomatik yang didorong oleh kepentingan praktis.

Pentingnya hubungan transaksional dapat memunculkan kritik terkait kurangnya perhatian terhadap hak asasi manusia, demokrasi, atau nilai-nilai moral dalam kebijakan luar negeri.

Beberapa negara mungkin lebih cenderung mengabaikan isu-isu tersebut demi keuntungan ekonomi atau keamanan.

Indonesia sebaiknya tidak terperangkap dalam hal tersebut. Oleh karenanya Indonesia harus tetap berkomitmen pada nilai-nilai dasar politik luar negeri yang sudah dibangun proklamator negeri ini.

Dengan mempertimbangkan hal itu, maka pendekatan politik luar negeri tidak semata-mata transaksional. Lantaran politik luar negeri transaksional dapat memberikan keuntungan ekonomi dan keamanan singkat, tetapi pendekatan ini tidak terlepas dari kerugian dan kritik.

Pertama-tama, kecenderungan untuk mengabaikan nilai-nilai moral dan hak asasi manusia dapat merugikan citra suatu negara di mata komunitas internasional.

Penerimaan yang rendah terhadap norma-norma global, dapat menyebabkan isolasi diplomatik dan konsekuensi ekonomi jangka panjang.

Politik luar negeri yang bersifat transaksional dapat menghambat kerja sama internasional yang diperlukan untuk menangani tantangan global bersama, seperti perubahan iklim, krisis kemanusiaan, dan penyebaran penyakit. Pemahaman yang dangkal terhadap isu-isu ini dapat menghambat solusi kolaboratif yang lebih efektif.

Juga politik luar negeri transaksional dapat merugikan hubungan antarbangsa dalam jangka panjang.

Ketergantungan yang berlebihan pada hubungan transaksional, sering kali tidak dapat diandalkan sebagai mitra jangka panjang, karena hubungan tersebut cenderung berubah seiring perubahan kepentingan atau kondisi ekonomi.

Dan, kesepakatan transaksional yang terlalu fokus pada keuntungan satu pihak dapat menciptakan ketidaksetaraan di antara negara-negara dan meningkatkan disparitas ekonomi global. Hal ini dapat menciptakan ketidakstabilan dan ketegangan sosial di tingkat internasional.

Politik luar negeri yang bersifat transaksional memiliki manfaat dan kerugian yang perlu dipertimbangkan dengan cermat.

Sementara keuntungan ekonomi yang cepat, penting untuk dikenali bahwa fokus yang terlalu besar pada keuntungan instan dapat membawa risiko jangka panjang.

Dalam menghadapi kompleksitas isu-isu global saat ini, pendekatan yang seimbang dan komprehensif tampaknya lebih relevan. Menciptakan hubungan internasional yang berlandaskan pada saling penghargaan, keadilan, dan kerjasama dapat memunculkan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan.