Wajah Oposisi PDIP

MASA kampanye pemilu baru akan dimulai pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, tapi dinamika politik sudah sangat tajam, penuh drama, dan intrik.

Salah satu yang menarik untuk disimak adalah terkait posisi PDIP. Partai penguasa dan pemenang Pemilu 2019 itu belakangan ini justru terlihat kerap berlawanan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menandai adanya fenomena oposisi dari dalam tubuh pemerintah (internal). Sesuatu yang bisa saja terjadi bila ada ‘split political orientation’ pada komponen utama kekuasaan.

Oposisi internal atau perlawanan dari dalam pemerintahan juga biasanya terjadi ketika anggota pemerintahan, termasuk pejabat atau anggota partai, tidak setuju dengan kebijakan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah yang awalnya disokong.

Atau bila partai-partai dalam koalisi pendukung pemerintah berbeda pilihan dan haluan politiknya, terutama jelang pemilihan, sehingga saling menegasikan. Satu kelompok tetap bersama pemerintah, sementara yang lain berseberangan.

Terkait konflik internal di pemerintahan dan dinamika politik yang relevan dengan oposisi internal bukan sesuatu yang baru. Sejumlah ahli politik seperti Michel Foucault, Max Weber, atau Hannah Arendt pernah membahas fenomena politik ini dengan spesifik.

Fenomena inilah yang belakangan dapat dilihat dalam relasi politik PDIP dengan pemerintahan Jokowi. Pascadua putra dan menantunya ‘menyebrang’ dari PDIP, partai besutan Megawati Soekarnoputri itu mulai sering berseberangan dengan pemerintah.

Sekalipun sejumlah kader PDIP masih berada atau aktif di pemerintahan. Bahkan calon wakil presiden yang diusung PDIP, Mahfud MD, menempati posisi strategis, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).

Gejala perlawanan dari dalam atau oposisi internal ini bisa dilihat atau diikuti dari sejumlah pernyataan politik petinggi maupun kader PDIP.

Seperti capres PDIP Ganjar Pranowo yang memberikan nilai merah atau angka 5 dari 10 kepada penegakan hukum di era Jokowi, yang disampaikan saat menghadiri sarasehan nasional IKA Universitas Negeri Makassar pada Sabtu, 18 November 2023.

Sebelumnya pada Agustus 2023 lalu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengkritik keras program food estate yang digulirkan Jokowi.

Ia menilai kebijakan itu telah disalahgunakan, mengakibatkan hutan-hutan banyak ditebang habis, dan merupakan kejahatan lingkungan.

Terakhir, Hasto juga menyebut ada tekanan sejumlah pihak ke pendukung pasangan capres-cawapres Ganjar-Mahfud usai mengkritik Jokowi. Hal ini disampaikan Hasto di sela-sela acara konsolidasi pemenangan pilpres, Sabtu, 18 November 2023.

Ia menyebut indikasi tekanan yang diterima PDIP dan kandidat yang diusung tak hanya sebatas pencopotan baliho. Karena itu, Hasto mengatakan, PDIP juga telah membangun komunikasi dengan kandidat antitesa pemerintah, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, terutama terkait tekanan jelang Pilpres 2024 itu.

Sejumlah politisi PDIP yang selama ini menjadi pembela dan menyokong utama pemerintahan Jokowi, seperti Adian Napitupulu dan Masinton Pasaribu juga tampil dengan kritik tajam dan pedas kepada Jokowi.