Wajah Oposisi PDIP

MASA kampanye pemilu baru akan dimulai pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, tapi dinamika politik sudah sangat tajam, penuh drama, dan intrik.

Salah satu yang menarik untuk disimak adalah terkait posisi PDIP. Partai penguasa dan pemenang Pemilu 2019 itu belakangan ini justru terlihat kerap berlawanan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menandai adanya fenomena oposisi dari dalam tubuh pemerintah (internal). Sesuatu yang bisa saja terjadi bila ada ‘split political orientation’ pada komponen utama kekuasaan.

Oposisi internal atau perlawanan dari dalam pemerintahan juga biasanya terjadi ketika anggota pemerintahan, termasuk pejabat atau anggota partai, tidak setuju dengan kebijakan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah yang awalnya disokong.

Atau bila partai-partai dalam koalisi pendukung pemerintah berbeda pilihan dan haluan politiknya, terutama jelang pemilihan, sehingga saling menegasikan. Satu kelompok tetap bersama pemerintah, sementara yang lain berseberangan.

Terkait konflik internal di pemerintahan dan dinamika politik yang relevan dengan oposisi internal bukan sesuatu yang baru. Sejumlah ahli politik seperti Michel Foucault, Max Weber, atau Hannah Arendt pernah membahas fenomena politik ini dengan spesifik.

Fenomena inilah yang belakangan dapat dilihat dalam relasi politik PDIP dengan pemerintahan Jokowi. Pascadua putra dan menantunya ‘menyebrang’ dari PDIP, partai besutan Megawati Soekarnoputri itu mulai sering berseberangan dengan pemerintah.

Sekalipun sejumlah kader PDIP masih berada atau aktif di pemerintahan. Bahkan calon wakil presiden yang diusung PDIP, Mahfud MD, menempati posisi strategis, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).

Gejala perlawanan dari dalam atau oposisi internal ini bisa dilihat atau diikuti dari sejumlah pernyataan politik petinggi maupun kader PDIP.

Seperti capres PDIP Ganjar Pranowo yang memberikan nilai merah atau angka 5 dari 10 kepada penegakan hukum di era Jokowi, yang disampaikan saat menghadiri sarasehan nasional IKA Universitas Negeri Makassar pada Sabtu, 18 November 2023.

Sebelumnya pada Agustus 2023 lalu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengkritik keras program food estate yang digulirkan Jokowi.

Ia menilai kebijakan itu telah disalahgunakan, mengakibatkan hutan-hutan banyak ditebang habis, dan merupakan kejahatan lingkungan.

Terakhir, Hasto juga menyebut ada tekanan sejumlah pihak ke pendukung pasangan capres-cawapres Ganjar-Mahfud usai mengkritik Jokowi. Hal ini disampaikan Hasto di sela-sela acara konsolidasi pemenangan pilpres, Sabtu, 18 November 2023.

Ia menyebut indikasi tekanan yang diterima PDIP dan kandidat yang diusung tak hanya sebatas pencopotan baliho. Karena itu, Hasto mengatakan, PDIP juga telah membangun komunikasi dengan kandidat antitesa pemerintah, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, terutama terkait tekanan jelang Pilpres 2024 itu.

Sejumlah politisi PDIP yang selama ini menjadi pembela dan menyokong utama pemerintahan Jokowi, seperti Adian Napitupulu dan Masinton Pasaribu juga tampil dengan kritik tajam dan pedas kepada Jokowi.

Adian Napitupulu bahkan merasa perlu membeberkan asal muasal persoalan atau kerenggangan Jokowi dengan PDIP.

Ia menyebut pangkal ketidakcocokan itu karena partainya tidak mengabulkan permintaan Jokowi memperpanjang jabatannya sebagai presiden menjadi tiga periode atau menambah masa jabatan.

"Nah, ketika kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang harus kita tidak bisa setujui,” kata Adian dalam keterangan tertulis (Kompas.com, Rabu, 25 Oktober 2023).

Kritik pedas juga datang dari Masinton Pasaribu. Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) itu menyindir Presiden Jokowi soal adanya drama menjelang Pemilu 2024. Drama tersebut dinilai tak akan terjadi bila tidak ada yang membuatnya.

"Kalau nggak ingin ada drama, jangan menyutradarai," sindir Masinton kepada Jokowi yang disampaikan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (Medcom.id, Kamis, 16 November 2023).

Menurut Masinton, sebagai seorang pemimpin harus konsisten. Pemimpin harus menjadi teladan. Ucapan serta perbuatan seorang pemimpin wajib untuk bisa dijadikan contoh kepada masyarakat.

Pernyataan politik beraroma oposisi dari dalam tubuh pemerintah (internal) model PDIP ini, tentu memperlihatkan partai tersebut satu kaki ada di pemerintahan, tapi kaki lain berlaku bak oposisi. Bermain dua kaki. Menimbulkan semacam polarisasi politik di internal koalisi pemerintahan.

Jika fenomena ini terus berlanjut, maka stabilitas politik pemerintah tentu saja bakal terganggu, menjadi beban bagi Jokowi di ujung kekuasaannya.

Jokowi tentu ingin mengakhiri jabatan dengan ‘husnul khatimah’, landing mulus di ujung landasan pacu kekuasaan. Namun berdasar dinamika belakangan ini, yang terjadi bisa saja sebaliknya, mendapat tantangan atau bahkan rongrongan dari dalam.

Anomali koalisi yang ada makin menarik dicermati karena sejumlah partai yang saat ini masih ‘setia’ dengan Jokowi sejatinya adalah mereka yang sebelumnya merupakan partai (kandidat) yang menjadi rival Jokowi pada pemilu sebelumnya.

Gerindra (Prabowo) dan PAN (Zulkifli Hasan) adalah ‘lawan’ politik Jokowi. Para rival ini justru baru masuk atau ditarik ke pemerintahan setelah diputuskan kalah oleh KPU dan presiden baru (Jokowi) dilantik.

Sementara PDIP, yang boleh dikata adalah partai yang membawa dan mengorbitkan Jokowi sejak dari Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta hingga menang pilpres dua kali, justru ‘menarik diri’ dari Jokowi.

Kekecewaan politik PDIP kepada Jokowi kelihatan telah di titik nadir, begitu pula sebaliknya Jokowi terhadap PDIP yang kerap merasa kurang dihargai. Menjadi seperti pasutri yang hidup serumah, tapi sudah pisah ranjang dan tak lagi saling berkomunikasi.

Ini tentu tidak sehat, karena yang terjadi kemudian adalah kegaduhan atau bahkan ‘kekacauan’ politik, baik itu di internal pemerintahan akibat adanya oposisi dari dalam (internal), maupun di arena kontestasi Pilpres 2024.

Di internal pemerintahan, masing-masing irisan politik tentu saja akan memaksimalkan struktur yang ‘dikuasai’ untuk memberikan insentif elektoral terhadap partai dan kandidatnya di pilpres.

Pada pemerintah, oposisi internal menjadikan garis antara koalisi dengan oposisi tidak jelas, sementara ketidaknetralan aparat negara akan berdampak pada rivalitas atau kontestasi pilpres menjadi tak adil.

Lantas bagaimana kedepan? Sebagai partai besar, PDIP harus segera menentukan arah dan pilihan politiknya. Jika tetap mau di pemerintahan, maka harus mendukung penuh, tegak lurus hingga pemerintahan ini selesai.

Jangan kemudian tampil bak oposisi, dan bahkan terkesan ‘playing victim’ mengkritik pemerintah dari luar, padahal mereka adalah partai pengusung utama dan kadernya juga ada di pemerintahan.

Atau bila sudah benar-benar tidak lagi sehaluan, agenda dan visi politik sudah tidak lagi sejalan, alangkah lebih baik PDIP menarik semua menteri, afiliator dan kader partainya dari pemerintahan eksekutif di tingkat pusat, menjadi oposisi.

Ini tentu akan melahirkan pembelahan politik yang baru. Koalisi yang memang telah terbagi pada tiga pasangan capres-cawapres, komposisinya kemudian akan menjadi satu koalisi benar-benar bersama pemerintah, sedangkan lainnya berhadap-hadapan dengan pemerintah (Jokowi).

Sekalipun tidak secara terbuka, tapi publik mafhum, Jokowi saat ini dengan sendirinya telah memosisikan diri sebagai king maker Prabowo yang berpasangan dengan putra sulungnya. Memenangkan pasangan itu menjadi batu uji eksistensi politik keluarganya.

Dalam pada itu, dengan realitas politik terkini, Prabowo mesti dan wajib menang satu putaran, jika tidak, tentu harus melalui putaran kedua.

Di fase itu, melihat pembelahan politik terbaru, sangat mungkin koalisi Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud bakal menyatu, sebagai sesama korban putusan MK No.90, dengan tumbal Anwar Usman yang dipecat dari Ketua Konstitusi.