Ganjar Beri Rapor Merah Penegakan Hukum Era Jokowi, Dikritik TKN, Dibela Mahfud

"Jadi sebaiknya Mas Ganjar tolong menanyakan itu kepada Pak Mahfud MD," ujarnya lagi.

Nusron menilai bahwa Mahfud lebih bertanggung jawab soal hal itu, kendati Presiden Jokowi memegang kendali selaku kepala pemerintahan.

"Ya tanya Pak Mahfud," kata Nusron.

Ia juga menganggap bahwa TKN Prabowo-Gibran tak berwenang untuk memberi penilaian serupa seperti yang diberikan Ganjar. Keberadaan Gibran Rakabuming Raka sebagai putra sulung Jokowi dianggap tak berpengaruh.

Baca juga: Jawab Ganjar, Mahfud: Skor 5 Penegakan Hukum karena Kasus Anwar Usman

"Ya memang ada anak presiden terus kenapa? Tidak perlu kita tanggapi, suruh tanya Pak Mahfud. Kalau menilai pemerintahan tentang penegakan hukum ya sebaiknya tabayyun dan tanya sama Pak Mahfud," ujar Nusron.

"TKN kan bukan lembaga rating. Kok kamu tanyain skor. TKN dibentuk untuk memenangkan Prabowo dan Mas Gibran, bukan menjadi lembaga rating," katanya menegaskan.

Dibela Mahfud

Sementara, Mahfud menyebut skor 5 yang diberikan Ganjar atas penegakan hukum di era Jokowi disebabkan karena eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman.

Diketahui, Anwar Usman dinyatakan terbukti melanggar etik berat oleh Majelis Kehormatan MK (MKMK) pada 7 November lalu.

"Skala 5 dari 10 itu sesudah putusan Majelis (Kehormatan) Mahkamah Konsitusi kan," kata Mahfud ditemui di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Minggu.

Menurutnya, rapor merah itu diberikan bukan berarti kinerjanya sebagai Menko Polhukam meragukan.

Baca juga: Ganjar Beri Rapor Merah Penegakan Hukum Era Jokowi, Sandiaga: Ganjar-Mahfud Komitmen Ciptakan Pemerintahan Bersih

Ia lantas mengutip hasil survei Litbang Kompas yang menempatkan kepuasan masyarakat di bidang politik dan keamanan lebih tinggi ketimbang kepuasan masyarakat secara umum terhadap kinerja pemerintahan Jokowi.

"Kalau mau obyektif Anda lihat hasil survei Kompas terakhir. Penegakan hukum itu 64, tertinggi sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Bidang politik dan keamanan 76, tertinggi sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Dan itu Menko Polhukam-nya saya," ujar Mahfud.

"Kepuasan terhadap pemerintah 73, tapi bidang Polkam itu 76. Itu survei Kompas, buka saja survei Kompas yang terakhir, Litbang Kompas," katanya lagi.

Tepat

Politikus PDI-P Andreas Hugo Pareira menyebut rapor merah yang diberikan Ganjar tersebut merujuk pasca-keputusan MK mengenai dikabulkannya gugatan batas usia capres-cawapres.

Menurut Andreas, kontroversi putusan MK berlangsung gamblang dan transparan. Oleh karena itu, skor 5 versi Ganjar terhadap penegakan hukum di era Jokowi, tepat.

"Saya kira poin yang disampaikan Mas Ganjar sangat tepat. Dalam arti beliau melihat kasus-kasus yang terjadi terutama akhir-akhir ini berkaitan peristiwa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi," kata Andreas dalam Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Senin (20/11/2023).

Andreas mengatakan bahwa skor 5 versi Ganjar menjadi pesan pengingat untuk semua pihak agar tidak memainkan kontitusi.

"Nilai rapor 5 adalah sangat wajar untuk mengingatkan ke kita semua bangsa ini bahwa berkaitan dengan konstitusi, kita tidak boleh main-main," tegas dia.