Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Blak-blakan Adik Prabowo soal Dugaan Korupsi Rp 51 Triliun di Kemenhan yang Tak Dilaporkan

Kompas.com - 19/11/2023, 07:10 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

Jika terpilih sebagai Presiden RI selanjutnya, Prabowo sudah berkomitmen untuk menambah kekuatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hashim juga meyakini komitmen Prabowo akan didukung oleh calon wakil presiden (cawapres) Gibran Rakabuming Raka.

"Pak Prabowo sudah berjanji juga untuk menambah kekuatan dari KPK. Kalau perlu ditambah lagi petugas petugas KPK. Itu dari dulu sudah konsisten," kata Hashim.

"Untuk itu saya kira semua itu konsisten dari apa yang dilakukan Prabowo. Saya yakin juga akan didukung oleh mas Gibran," tambah dia.

Baca juga: Adik Prabowo Bicara Dugaan Praktik Korupsi di Kemenhan, Capai Rp 51 T dan Buat Jokowi Terkejut

Aparat harus merespons

Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi (PusaKo) Universitas Andalas, Feri Amsari mengatakan, dugaan korupsi di Kemenhan yang diungkap oleh Hashim harus segera direspons oleh aparat penegak hukum.

Jika tidak ada sikap dari negara, maka publik akan bertanya-tanya kenapa aparat tidak memberi atensi atas pengungkapan dugaan korupsi itu.

"Harus direspons segera baik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan maupun Kepolisian," ujar Feri di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11/2023).

"Aneh kan ada orang yang menyampaikan (dugaan korupsi) sebesar itu. Hashim Djojohadikusumo lho yang menyampaikan. Bukan kaleng-kaleng. Harusnya direspons dengan baik oleh negara. Kalau tidak akan jadi tanda tanya kenapa aparat tidak merespons itu," tegasnya.

Feri melanjutkan, aparat negara punya kewajiban untuk menindaklanjuti pengungkapan dugaan korupsi karena sudah disampaikan kepada publik.

Baca juga: Soal Dugaan Korupsi di Kemenhan, Pengamat: Yang Menyampaikan Adik Prabowo, Aneh Kalau Enggak Direspons

Terlebih yang diungkap berkaitan dengan pengadaan senjata yang melibatkan kementerian.

Dengan demikian, menurut Feri, sulit dikatakan jika dugaan korupsi ini hanya melibatkan satu instansi.

Di sisi lain, Feri juga heran mengapa isu korupsi di Kemenhan tiba-tiba diungkap oleh orang dekat Menhan Prabowo Subianto.

Sebab, Kemenhan punya kesempatan untuk melakukan evaluasi dan supervisi.

"Tapi tak dilakukan. Jangan-jangan ini ada kepentingan politik lain yang mengemuka. Tidak menjadi soal sepanjang ini ada proses penyelidikan dan penyidikan yang fair dalam perkara korupsi," tambah Feri.

Baca juga: Cerita Hashim soal Kagetnya Jokowi Saat Prabowo Laporkan Kasus Dugaan Korupsi di Kemenhan

Harga senjata dari 800 dollar jadi 10.800 dollar

Hashim mulanya bercerita soal momen Prabowo yang baru diangkat menjadi Menteri Pertahanan pada 2019.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com