Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Hashim soal Kagetnya Jokowi Saat Prabowo Laporkan Kasus Dugaan Korupsi di Kemenhan

Kompas.com - 15/11/2023, 17:36 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Adik calon presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kaget ketika mendapat laporan dari Prabowo soal temuan dugaan korupsi di Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Diketahui, Prabowo merupakan Menteri Pertahanan di kabinet pemerintahan Jokowi.

Jokowi pun memerintahkan Prabowo untuk memberantas korupsi yang terjadi di Kemenhan tersebut.

Baca juga: Kala Muhamin Singgung Kompetisi Sepak Bola, Prabowo Bicara Pemilu Jujur, Ganjar Ungkit Drakor

Dukungan dari Jokowi untuk memberantas korupsi itulah yang membuat Hashim jatuh cinta kepada ayah dari Wali Kota Solo sekaligu cawapres Prabowo, Gibran Rakabuming Raka, tersebut.

"Saya mau sampaikan juga kenapa saya jatuh cinta lagi dengan Pak Jokowi. Saya cinta pertama tahun 2008. Cinta kedua beberapa tahun yang lalu," ujar Hashim dalam acara Guyub Nasional di Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2023).

"Waktu Pak Prabowo lapor ke Pak Jokowi mengenai korupsi di Kementerian Pertahanan, lalu Pak Jokowi kaget. Dan Pak Jokowi bilang, 'lanjutkan berantas korupsi di Kemenhan, terus, dan saya dukung'," sambungnya.

Hashim menjelaskan, dukungan Jokowi kepada Praboeo itu berlanjut sampai sekarang.

Prabowo, kata Hashim, juga semakin kagum dan semakin bangga dengan Jokowi.

"Karena Pak Jokowi tidak cawe-cawe, tidak ikut intervensi dalam memilih dan menentukan proyek-proyek," tutur Hashim.

Baca juga: Gerindra Pastikan Khofifah Gabung TKN Prabowo-Gibran

Hashim menambahkan, selama menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo sudah menandatangani kontrak senjata senilai 34 miliar Dolar.

Namun, Jokowi tidak pernah sekalipun mengintervensi keputusan Prabowo itu.

"Itu luar biasa. Presiden kita luar biasa, tidak ikut-ikut intervensi," imbuhnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com