Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ridwan Kamil Jadi Ketua Tim Kampanye Daerah Prabowo-Gibran di Jawa Barat

Kompas.com - 17/11/2023, 17:53 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menunjuk mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau Kang Emil menjadi Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran di wilayah Jabar.

"Dengan berbagai pertimbangan, kami putuskan Ketua TKD Jawa Barat adalah Ridwan Kamil," ujar Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, dalam jumpa pers di Slipi, Jakarta, Jumat (17/7/2023).

Nusron menjelaskan, Jawa Barat merupakan daerah yang paling krusial dalam Pilpres 2024.

Pasalnya, kata dia, Jawa Barat menjadi daerah yang memiliki pemilih paling besar di Indonesia.

"Jabar sebagaimana kita ketahui lumbung suara Pak Prabowo selama 2 kali pilpres yaitu 2014 dan 2019. Ketika pasangan dengan Pak Hatta Rajasa maupun Sandi, Pak Prabowo selalu menangkan pilpres di Jabar lawan Pak Jokowi," tuturnya.

Baca juga: Presiden Jokowi Sarapan bersama Erick Thohir dan Ridwan Kamil di IKN

"Kalau Pak Prabowo dan Mas Gibran menang telak di Jabar, kami yakin pemilu akan dilaksanakan hanya dalam 1 putaran dalam catatan menang telak di Jabar. Karena itu figur Ketua TKD Jabar sangat urgent," kata Nusron.

Nusron mengatakan, Ridwan Kamil adalah sosok yang penuh dengan prestasi.

Terlebih, Ridwan Kamil pernah menjadi Gubernur Jabar dan Wali Kota Bandung.

"Kami yakin dan kami sangat optimis provinsi Jabar jadi tempat lumbung kemenangan Prabowo-Gibran. Saya yakin," imbuhnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com