Arteria Dahlan Kenang Jadi Kuasa Hukum Megawati-Prabowo: Lawannya Jaksa, Takut...

Menurutnya, keikutsertaan JPN akan mengurangi independensi sidang karena kejaksaan akan bertanggung jawab ke Presiden.

Padahal, Presiden juga merupakan calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang merupakan pihak terkait dalam sidang ini.

"Kami menghargai independensi per-Undang-Undangan. Kami mohon agar Mahkamah mengerti permohonan kami," sebutnya

Baca juga: Drakor Politik Pilpres 2024: Disinggung Jokowi, Diungkit Ganjar

Hal senada juga dilontarkan kubu JK-Wiranto. Tim kuasa hukum JK-Wiranto, Chairuman Harahap mengatakan sesuai Undang-Undang kehadiran JPN dalam persidangan adalah mewakili pemerintah.

Sedangkan KPU merupakan lembaga independen.

"Kami JK-Wiranto juga mengajukan keberatan terhadap adanya JPN yang mewakili KPU karena berdasarkan ketentuan UU, hal itu tidak dimungkinkan," kata Chairuman.

Menanggapi hal itu, Ketua Majelis Hakim Konstitusi Mahfud MD meminta KPU untuk menjawab keberatan pihak penggugat tersebut.

"Kami sebagai KPU sudah memberikan kuasa sepenuhnya ke Kejaksaan Agung sebagaimana waktu pileg lalu," kata anggota KPU Syamsul Bahri memberikan alasannya.

Tim kuasa hukum KPU atau JPN, Josef lantas menegaskan pernyataan Syamsul.

Josef mengemukakan 13 poin alasan JPN dapat mewakili KPU. Di antaranya, Josef menyebutkan bahwa berdasarkan UU disebutkan kejaksaan dapat mewakili negara dalam persidangan.

"KPU memang lembaga independen. Tetapi berdasarkan undang-undang, kejaksaan dapat mewakili negara, di dalamnya ada aparatur negara termasuk ," tegasnya.

Mendengar penjelasan Syamsul dan Josef, Ketua Majelis Hakim Konstitusi Mahfud tidak menerima keberatan dari dua kubu pasangan calon.

Ia menegaskan bahwa para hakim konstitusi akan menjamin independensi.

"Siapapun di sini boleh maju, mewakili diri sendiri ataupun orang lain.Sidang dilanjutkan," tuturnya. Mendengar hal itu, kubu Mega-Prabowo yang diwakili Arteria menyerahkan keberatan secara tertulis yang diterima oleh Mahfud.