Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebut Dana Kampanye di Medsos Terbatas, Timnas Anies-Muhaimin: Darat Lebih Baik dari Udara

Kompas.com - 16/11/2023, 13:59 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Kapten Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies-Muhaimin, Sudirman Said mengakui dana kampanye untuk media sosial terbatas.

Meski begitu, ia meyakini tetap bisa mendapatkan dukungan karena animo masyarakat di lapangan cukup tinggi.

“Betul semua transparan, bagaimana kemampuan berbelanja kita ya. Tapi, kita optimis bahwa suasana darat itu jauh lebih baik dari suasana udara,” ujar Sudirman di Jalan Diponegoro 10, Menteng, Jakarta, Kamis (16/11/2023).

Baca juga: Ibaratkan Gerilya, Timnas Anies-Muhaimin Sebut Dana Kampanye Terbesar dari Relawan

Namun, Sudirman mengungkapkan pihaknya akan tetap berupaya melakukan sosialisasi di media sosial.

Saat ini, beberapa anggota Timnas Pemenangan Anies-Muhaimin tengah melakukan pendekatan pada sejumlah influencer.

“Rasanya magnetnya mulai menguat, karena ada lagunya itu, di sana gunung, airnya menjadi teh manis. Ke sana bingung, ke sini bingung, akhirnya mencari Anies,” sebutnya.

Sebelumnya, dikutip dari Kompas.id yang merujuk data Ad Library dari Meta Platform nilai belanja iklan pendukung Anies di media sosial berada di peringkat ketiga dengan Rp 930,54 juta.

Sementara, pendukung calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto menghabiskan dana paling besar dengan angka Rp 8,67 miliar.

Baca juga: Belanja Iklan Pendukung Prabowo di Medsos Rp 8,67 Miliar, Tertinggi Dibanding Pendukung Ganjar dan Anies

Peringkat kedua adalah pendukung capres koalisi PDI-P Ganjar Pranowo dengan nilai Rp 3,616 miliar.

Data tersebut dirilis saat tiga nama itu masih berstatus bakal calon dan belum memilih sosok calon wakil presiden. 

KPU belanja iklan di media sosial

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan memantau anggaran belanja iklan media sosial (medsos) yang dilakukan peserta Pemilu 2024.

KPU telah mengatur bahwa peserta Pemilu 2024 hanya boleh memiliki maksimal 20 akun di medsos.

Baca juga: KPU Pantau Anggaran Belanja Iklan Kampanye Medsos Peserta Pemilu 2024

"Dengan begitu juga akan ketahuan misalkan biaya iklan atau mengunggah konten apa pun di situ kan bisa tahu sesungguhnya berbayar atau tidak. Kalau berbayar, berapa," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari kepada wartawan, Rabu (15/11/2023).

"Informasi/kerja sama kayak begini bisa menjadi salah satu cara untuk memastikan validitas laporan dana kampanye, termasuk penggunaan media sosial," ucap dia.

Hasyim mengatakan bahwa pihaknya akan meminta konfirmasi kepada platform terkait akun-akun yang didaftarkan secara resmi oleh peserta Pemilu 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com