KontraS Ingatkan Presiden Jokowi Netral pada Pilpres 2024: Hentikan Penyalahgunaan Kekuasaan!

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) meminta Presiden Joko Widodo untuk bersikap netral pada Pemilu tahun 2024.

Sebab, pihaknya mencium adanya berbagai potensi pelanggaran, kecurangan, dan penyalahgunaan kewenangan dalam pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden pada 14 Februari 2024.

Potensi itu terjadi karena sikap penguasa yang tidak netral atau memihak kepada salah satu calon tertentu.

"Untuk Presiden (Jokowi) kami merekomendasikan dan menyerukan untuk bersikap netral pada Pemilu 2024 dengan menghentikan segala bentuk dugaan penyalahgunaan kekuasaan baik lewat pengerahan TNI Polri, BIN, hingga ASN," kata Deputi Koordinator KontraS Andi Muhammad Rezaldy dalam peluncuran catatan kritis, Rabu (15/11/2023).

Baca juga: KontraS Cium Potensi Kecurangan dalam Pilpres 2024, Ini Berbagai Indikatornya

Andi menyatakan, pihaknya ragu Pemilu tahun depan berjalan secara netral dan imparsial jika netralitas tidak diutamakan.

Saat ini, KontraS menemukan tujuh langkah dan manuver Presiden Jokowi yang menunjukkan keberpihakannya kepada calon tertentu.

Langkah itu mulai dari endorsement politik, mengaku akan cawe-cawe, dan menyatakan hanya akan dua calon presiden yang berkontestasi pada Pilpres 2024.

KontraS juga mendokumentasikan 12 tindakan dari orang-orang di lingkaran Presiden Jokowi, termasuk para menteri dan Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN). Oleh karena itu, Andi menyatakan, Presiden Jokowi harus menjamin hak politik semua pihak tanpa diskriminasi.

"Presiden sebagai kepala pemerintahan harus menjamin hak-hak politik seluruh pihak untuk berpartisipasi Pemilu mendatang tanda adanya diskriminasi dan intervensi," ucap Andi.

Baca juga: Jokowi di Antara Ujian Netralitas dan Keinginan Cawe-cawe Pilpres 2024

Lebih lanjut, Andi menyampaikan, potensi ketidaknetralan presiden sedikit banyak dipertegas dengan enam hal.

Termasuk, kata dia, penunjukan Pj kepala daerah yang jauh dari akuntabilitas publik, terlibatnya TNI-Polri, mobilisasi ASN, hingga tidak netralnya Mahkamah Konstitusi (MK).

KontraS dan berbagai lembaga masyarakat sipil dalam hal ini sempat mengajukan pengaduan ke Ombudsman RI terkait. Ombudsman RI menyatakan adanya malaadministrasi dalam penunjukan beberapa Pj kepala daerah.

"Pada intinya dalam konteks pengisian Pj kepala daerah, kami melihat jauhnya proses yang transparan dan akuntabel, serta begitu kental dengan konflik kepentingan," ungkap Andi.

Ketidaknetralan ini juga terlihat ketika pemilihan dan penunjukan Panglima TNI yang baru menggantikan Yudo Margono.

Calon panglima TNI yang menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) oleh DPR RI, Agus Subiyanto, dipilih kilat, setelah belum lama ditunjuk menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Baca juga: Akhirnya Megawati Bicara Putusan MK: Singgung Manipulasi Hukum hingga Kecurangan Pemilu

Lalu, Presiden Jokowi sempat menyatakan memiliki data arah politik para partai politik. Hal ini membuktikan adanya penyalahgunaan Badan Intelijen Nasional (BIN) untuk kepentingan politik.

Begitu pula dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara 00/PUU-XXI/2023 terkait usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden, yang membuka jalan bagi putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, berkontestasi pada Pilpres 2024.

Meski saat ini ipar presiden Jokowi, Anwar Usman, dicopot sebagai Ketua MK akibat prahara tersebut, ia masih menjabat sebagai hakim konstitusi.

"Tidak netralnya MK dengan putusan MK Nomor 90 yang kemudian kami berkesimpulan ketidaknetralan dikhawatirkan berlanjut saat sengketa hasil Pemilu di MK nanti," jelas Andi.