Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK Sebut Megawati Presiden yang Paling Demokratis

Kompas.com - 15/11/2023, 14:42 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla berpandangan, Megawati Sukarnoputri adalah presiden yang paling demokratis sepanjang sejarah Indonesia.

JK, sapaan akrabnya, beralasan bahwa Megawati tidak menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2004.

"Ibu Mega sebenarnya di antara semuannya yang paling demokratis. Karena pada saat dia berkuasa, dia tak memakai kekuasaan untuk berkuasa tahun 2004," kata JK dalam acara Habibie Democracy Forum di Jakarta, Rabu (15/11/2023).

Seperti diketahui, pada 2004 lalu, Megawati yang berduet dengan Hasyim Muzadi kalah dalam pilpres dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla.

Baca juga: Momen Istimewa di KPU: Salam Gibran-Kaesang ke Megawati, Pertemuan Prabowo dan Cak Imin

JK meyakini, hasil Pilpres 2004 dapat berbeda apabila Megawati menggunakan kekuasaannya untuk tidak bersikap demokratis.

"Sehingga saya dan Pak SBY bisa mengalahkan Bu Mega. Sekiranya memakai kekuasaan pasti kita kalah, tapi dia tidak," ujar JK.

JK juga memuji sikap Megawati yang mengizinkan dirinya mengikuti kontestasi Pilpres 2004 meski ia berstatus sebagai anak buah Mega di Kabinet Gotong Royong.

"Saya menteri sebelumnya dan dia hargai saya untuk melawan dia karena dia memegang teguh prinsip-prinsip itu," kata dia.

Dalam kesempatan ini, JK pun memberikan penilaian terhadap proses demokrasi di masing-masing pemerintahan presiden Republik Indonesia.

JK menyebutkan, Presiden Soekarno dan Soeharto sama-sama lengser karena mengalami krisis politik dan ekonomi secara bersamaan.

Presiden Habibie, kata JK, justru dijatuhkan karena mekanisme demokrasi itu sendiri lewat proses di parlemen, padahal Habibie adalah sosok yang membangun demokrasi pasca-Orde Baru.

"Habibie hanya 1,5 tahun karena demokrasi itu sendiri, karena kurang pemahaman, (parlemen) tidak menghargai prestasi. Gus Dur jatuh karena tak menghargai demokrasi, bikin dekrit membubarkan DPR dan Golkar, jatuh juga," ujar dia.

Baca juga: Gibran-Kaesang Salim ke Megawati, TKN: Sangat Indah...

JK menilai, Presiden SBY cukup baik dalam menjaga demokrasi tetapi ternoda oleh rumor-rumor kecurangan pada Pemilu 2009.

Sementara, JK menilai, demokrasi di Indonesia sudah berjalan dengan baik pada pemerintahan periode pertama Jokowi pada 2014-2019 lalu.

Saat itu, JK menjabat sebagai wapres sehingga ia tahu betul tak ada masalah dalam demokrasi Indonesia.

Namun, belakangan ia menganggap ada masalah dalam demokrasi di Indonesia, sehingga sudah tepat agar masa jabatan presiden dibatasi maksimal 10 tahun.

Baca juga: Gibran Ungkap Alasan Salim ke Megawati di KPU

"Pak Jokowi bagus pertamanya, bukan karena saya ada di situ, saya tahu betul tidak ada masalah. Tapi setelah 10 tahun, ah, seperti tadi dikatakan (demokrasi mulai bermasalah). Karena itu benarlah konstitusi, harus 10 tahun saja pemimpin itu, jangan lebih," kata JK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Nasional
[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

Nasional
Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com