Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKN Putuskan Tak Dukung Capres pada Pilpres 2024

Kompas.com - 15/11/2023, 12:27 WIB
Vitorio Mantalean,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) memutuskan tak mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) mana pun pada Pilpres 2024.

"Secara resmi PKN tidak memihak salah satu kandidat capres yang saat ini sudah mengambil nomor urut tersebut," kata Ketua Majelis Agung PKN Gede Pasek Suardika melalui keterangan yang disampaikan kepada Kompas.com, Rabu (15/11/2023).

"PKN ambil posisi nonblok tetapi bebas aktif. Kita baru akan menentukan pilihan di putaran kedua pilpres nanti," ia menambahkan.

Baca juga: KPU: Partai Ummat, Buruh, Gelora, dan PKN Tak Bisa Masuk Koalisi Daftarkan Capres ke KPU

Pasek meyakini, pilpres berlangsung dua putaran meskipun seluruh kandidat sesumbar sanggup menang satu putaran.

PKN mengeklaim akan aktif mengkritik dan mengapresiasi ide dan gagasan antar kandidat dengan parameter yang sesuai dengan visi misi perjuangan PKN, yaitu kenusantaraan.

Posisi nonblok tersebut, ujar Pasek, merupakan upaya partai baru itu mencermati lebih dalam visi, misi, ide dan gagasan para kandidat karena saat ini isu masih berfokus pada kontestasi figur dengan drama-drama yang belum substansial.

Baca juga: PKN Akan Gelar Rapat Majelis Agung untuk Tentukan Dukungan Capres-Cawapres

"Dramanya masih belum masuk substansial isu politik, masih seputar kisah kisah mantan yang belum move on, politik baper, maupun masih saling sindir penggunaan instrumen kekuasaan. Kita tunggu mereka bicara mau ngapain lima tahun ke depan," ujar Pasek.

Selain itu, posisi bebas aktif dimaksudkan PKN demi memberikan keleluasaan kepada para kadernya untuk kritis terhadap program-program yang ditawarkan para kandidat di daerah masing masing.

"Silakan buka diskursus dan pandu pemilih swing voters agar sebelum menentukan pilihan mempelajari tawaran program kandidat. Agar jangan pemilih hanya fanatik buta memilih karena pokoknya saja," ujar Pasek. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com