Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hari Ini, Agus Subiyanto Jalani "Fit and Proper Test" Calon Panglima TNI

Kompas.com - 13/11/2023, 06:19 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Agus Subiyanto bakal memulai perjalanannya menuju kursi Panglima TNI dengan menjalani fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan pada Senin (13/11/2023).

Proses itu bakal dijalankan oleh Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pukul 10.00 WIB.

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengungkapkan, uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI bakal berjalan terbuka dan tertutup.

“Dimulai pagi dengan penyampaian visi misi kurang lebih 30 menit dilakukan secara terbuka,” ujar Meutya pada 9 November 2023.

Baca juga: Komisi I DPR Nyatakan Persyaratan Administrasi Calon Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Lengkap

Ia mengatakan, proses pendalaman visi misi kemungkinan bakal dilakukan secara tertutup jika ada hal-hal yang bersifat rahasia.

“Tapi dibuka dulu di awal untuk diketahui publik semua apa visi misi dari calon panglima,” kata Meutya.

Calon tunggal yang ditunjuk Jokowi

Agus Subiyanto bakal menjadi calon tunggal Panglima TNI yang akan menggantikan posisi Laksamana Yudo Margono yang memasuki masa pensiun pada 26 November 2023.

Sebelumnya, penunjukan Agus dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan mengirimkan Surat Presiden (Surpres) ke DPR RI. Informasi itu disampaikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani pada 31 Oktober 2023.

“Nama calon pengganti dari Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, nama yang diusulkan oleh Presiden adalah Jenderal TNI Agus Subiyanto yang saat ini menjabat sebagai KSAD,” kata Puan.

Baca juga: Jenderal Agus Subiyanto Jamin Netralitas TNI AD dalam Pemilu 2024

Adapun, karier Agus sendiri dianggap cukup pesat. Pasalnya, penunjukannya menjadi bakal Panglima TNI dilakukan setelah ia dilantik menjadi KSAD pada 25 Oktober 2023.

Setelah pelantikan itu, Agus mengaku mendapatkan pesan khusus dari Jokowi untuk menjaga kondusivitas pada pemilihan umum (Pemilu) 2024.

"Bapak Presiden menyampaikan untuk membuat kondusif di semua wilayah," kata Agus dalam keterangannya seusai dilantik sebagai KSAD di Istana Negara, Jakarta pada 25 Oktober 2023.

Profesionalitas dan netralitas TNI

Proses Agus Subiyanto menjadi Panglima TNI bakal berlangsung ditengah banyak pihak yang mempertanyakan netraltias TNI menghadapi Pemilu 2024.

Pasalnya, Agus merupakan salah satu figur yang dianggap dekat dengan Jokowi. Ia pernah menjabat sebagai Komandan Distrik Militer 0735/Surakarta ketika Jokowi menjabat sebagai wali kota Solo.

Baca juga: Aroma Nepotisme di Balik Pencalonan Agus Subiyanto Jadi Panglima TNI

Sementara itu, Jokowi beberapa kali memilih pejabat negara yang memiliki kedekatan dengannya. Misalnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang pernah menjadi Kapolres Solo dan mantan Panglima TNI Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto yang pernah menjabat sebagai Komandan Pangkalan Udara Adi Soemarmo.

Halaman:


Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com