Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Pidato Megawati, Bahlil: Kubu Prabowo-Gibran Fokus Bekerja untuk Kemenangan

Kompas.com - 13/11/2023, 05:42 WIB
Syakirun Ni'am,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Golkar sekaligus Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut bahwa kubu pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka hanya tersenyum menanggapi pidato Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Megawati sebelumnya menyebut bahwa putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terkait pelanggaran etik dalam putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengindikasikan rekayasa hukum dan bentuk kecurangan Pemilu.

"Kalau kita dari kubunya Prabowo-Gibran itu senyum saja, orang mau bicara apa, itu hak mereka semua dan kita senyum dan kita tetap fokus bekerja untuk kemenangan," kata Bahlil saat ditemui usai menghadiri deklarasi Relawan Go Gibran di SCBD, Jakarta Selatan, Minggu (12/12023).

Baca juga: Tanggapi Putusan MK, Megawati: Rekayasa Hukum Tidak Boleh Terjadi Lagi

Menurut Bahlil, pihak Prabowo-Gibran enggan terseret dalam dialektika atau perdebatan mengenai putusan etik MKMK maupun putusan perkara oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia mengaku bahwa pihaknya hanya akan fokus menodor0ng semua potensi yang ada bisa dimaksimalkan menjadi alat kemenangan.

Saat menghadiri acara Relawan Pengusaha Nasional (Repnas), Bahlil juga meyakini Prabowo -Gibran bisa memenangkan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 dalam satu putaran.

Hal ini merujuk pada rata-rata elektabilitas Prabowo-Gibran di sejumlah hasil polling lembaga-lembaga survei belakangan ini.

Survei Populi Center yang terbaru misalnya, mencatat elektabilitas Prabowo-Gibran 43,1 persen.

Baca juga: Megawati Sebut Ada Manipulasi Hukum Jelang Pemilu, Minta Publik Jangan Takut Bersuara

Kemudian, Indikator Politik Indonesia menyebut elektabilitas Prabowo-Gibran menyentuh angka 39,7 persen. Sementara Poltracking mencatat bakal capres-cawapres Koalisi Indonesia Maju itu mendapat 40,2 persen.

"Jadi, kalau ada yang lain yang lebih tinggi kita juga bingung," ujar Bahlil.

Sebelumnya, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mencium adanya indikasi kecurangan jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024. Dia pun mengingatkan agar kecurangan jangan sampai terjadi lagi.

Pernyataan tersebut disampaikan Megawati dalam pernyataan sikapnya merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dinilai banyak pihak syarat dengan nepotisme.

"Jangan biarkan kecurangan Pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi," kata Megawati sebagaimana disiarkan di YouTube PDI-P, Minggu (12/11/2023).

Baca juga: Gibran: Kalau Surveinya Bagus, Kita Kerja Keras Lagi Biar Bisa Satu Putaran

Diketahui, Putusan MK soal Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi sorotan karena dinilai menjadi karpet merah bagi putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, melengggang menjadi bakal calon wakil presiden Prabowo.

Putusan itu mengatur mengenai klausul tambahan terkait batas usia minimal bakal capres dan cawapres.

Karena diduga mengandung pelanggaran etik, MK akhirnya membentuk MKMK yang dipimpin Jimly Asshiddiqie.

Dalam putusannya, MKMK menyatakan Ketua MK Anwar Usman yang diketahui sebagai adik ipar Presiden Jokowi terbukti melanggar etik berat. Sehingga diberhentikan dari posisinya sebagai Ketua MK.

Adapun pasangan Prabowo-Gibran diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang terdiri dari Partai Gerindra, Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, Prima dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Baca juga: Megawati Mulai Cium Kecurangan Pemilu 2024, TKN Prabowo-Gibran Merespons

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com