KPK Identifikasi Pemda yang Simpan Uang Kas Daerah di Bank Swasta Milik Kepala Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah mengidentifikasi sejumlah pemerintah daerah (Pemda) yang menyimpan uang kas daerahnya di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) swasta milik kepala daerah.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengungkapkan, informasi tersebut setelah melakukan audiensi dengan Asosiasi bank Daerah (Asbanda) di Gedung Merah Putih KPK.

Pahala mengatakan, seharusnya uang kas daerah itu disimpan di Bank Pembangunan Daerah (BPD), bank di bawah naungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Pemerintah daerah yang masih menyimpan dananya di luar di luar BPD, termasuk di BPR yang punyanya kepala daerah. Nah, itu sudah kita identifikasi ada berapa,” kata Pahala dalam konferensi pers di KPK, Jumat (10/11/2023).

Baca juga: Sidang Putusan Praperadilan Syahrul Yasin Limpo Vs KPK Digelar Selasa Pekan Depan

Meski demikian, Pahala mengaku bahwa pihaknya masih menghitung jumlah Pemda yang menyimpan kas daerahnya di BPR kepala daerah sendiri, termasuk di bank nasional.

Menurutnya, data tersebut di antaranya didapatkan dari laporan yang disampaikan Asbanda.

KPK lantas menyayangkan tindakan para kepala daerah yang tidak menyimpan kas Pemda di BPD meskipun bunga dan pelayanannya sama.

Padahal, Pahala mengatakan, ketika Pemda menyimpan uangnya di BPD maka pemerintah setempat akan mendapatkan deviden atau keuntungan.

“Ini lagi didata dan minggu depan kita ingatkan Pemda Pemda, karena seharusnya dia menyimpan di BPD," ujarnya

Baca juga: Rapat Koordinasi KPK dengan Polda Metro Bakal Bahas Supervisi Kasus Dugaan Pemerasan SYL

Dalam pertemuan tersebut, KPK juga mendapatkan laporan terkait ketidakjelasan Pemda dalam mengelola beberapa perangkat digitalisasi.

Padahal, perangkat tersebut berdampak signifikan pada Penerimaan Asli Daerah (PAD).

Ia mencontohkan, salah satunya adalah digitalisasi parkir di Sulawesi Utara. Setelah sistem itu diterapkan, pemasukannya meningkat sampai 3.000 persen.

Namun, ketika perangkat digitalisasi parkir itu rusak, Pemda justru tidak lagi peduli. Di saat yang bersamaan, BPD merasa rugi karena telah menggelontorkan investasi untuk sistem tersebut.

“Dari semua itu (perangkat digitalisasi) disewa atau dibuat, ternyata enggak dipakai, jadi penerimaan rendah,” kata Pahala.

“Kita juga bingung kok Pemdanya malah enggak tertarik. Kan PAD-nya tinggi?” ujarnya lagi.

Baca juga: Sri Mulyani Beri Reward ke Pemda yang Berhasil Tekan Inflasi