Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Poltracking: 30 Persen Pemilih Prabowo pada 2019 Pindah ke Anies-Muhaimin

Kompas.com - 10/11/2023, 20:31 WIB
Singgih Wiryono,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Poltracking memperlihatkan, 30 persen suara pemilih Prabowo Subianto pada tahun 2019 pindah ke pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Koalisi Perubahan, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Anies-Muhaimin).

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yudha dalam rilis survei yang dilakukan periode 28 Oktober-3 November 2023.

"Pemilih Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno di Pilpres 2019, 30 persen memilih Anies-Muhaimin," ujar Hanta dalam keternagan pers, Jumat (10/11/2023).

Baca juga: Bertemu Eks Anak Buah di Papua, Prabowo: Dulu Saya Enggak Kejam Kan?

Sementara itu, pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD hanya berhasil merebut suara Prabowo 9,6 persen. Responden yang tidak menjawab sebesar 4,2 persen.

Untuk suara pemilih Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin pada tahun 2019 banyak menyerahkan pilihan mereka kepada pasangan calon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

"Sebaran pilihannya kepada Ganjar-Mahfud 47,2 persen," ujar Hanta dalam keterangan pers, Jumat (10/11/2023).

Adapun 27,2 persen suara pemilih Jokowi-Amin pada tahun 2019 memilih pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar hanya 19,2 persen," ucap dia.

Baca juga: Survei Poltracking: Suara NU dan Muhammadiyah Dikuasai Prabowo-Gibran

Sisanya, sebanyak 6,4 persen responden memilih tidak tahu atau tidak menjawab.

Adapun survei ini menggunakan metode multistage random sampling dengan jumlah sampel 1.220 responden.

Survei ini diklaim memiliki margin of error +- 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Pupulasi survei merupakan WNI yang sudah memiliki hak pilih, berusia di atas 17 tahun atau sudah menikah.

Metode dan waktu survei menggunakan wawancara tatap muka dengan responden terpilih pada kurun waktu 28 Oktober-3 November 2023.

Terkait pendanaan, Poltracking mengeklaim dana untuk melakukan rangkaian survei ini berasal dari internal mereka sendiri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com