Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jubir Anies Anggap Jokowi yang Sutradarai Drama Politik

Kompas.com - 09/11/2023, 18:11 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Anies Baswedan, Andi Sinulingga mengatakan, justru Presiden Joko Widodo yang menciptakan drama politik di Tanah Air.

Hal itu disampaikannya dalam menanggapi pernyataan Jokowi yang menyebut akhir-akhir ini situasi politik mirip sinetron.

“Ya dia sendiri yang orkestrasi, Pak Jokowi sendiri yang orkestrasi, dia sendiri yang permasalahkan,” ujar Andi di Kantor Populi Center, Mampang Prapatan, Jakarta, Kamis (9/11/2023).

Baca juga: Survei Populi Center: Elektabilitas Prabowo-Gibran Tertinggi, Disusul Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin

Ia mengatakan, orang di balik drama politik di semua negara biasanya adalah presiden itu sendiri.

Alasannya, sebagai kepala negara, seorang presiden punya kekuasaan untuk mengatur situasi politik.

“Yang paling berkuasalah yang layak, yang memungkinkan menjadi sutradara. Enggak mungkin orang yang powerless menjadi sutradara,” tutur dia.


Baginya, Jokowi sendiri yang ingin situasi politik Tanah Air seperti drama.

Jika tidak, nenurut dia, semestinya Jokowi tak perlu menyinggung drama politik itu dalam pidatonya.

“Jadi kita itu mau ke mana sih? Mau maju? Ya narasi kita maju saja. Enggak usah ngomong-ngomong (drama politik) begini,” ucap dia.

Baca juga: Jokowi Bilang Pemilu Banyak Drama, Fahri Hamzah Sebut 2 Alasannya

Adapun Jokowi menyinggung soal drama politik saat menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-59 Partai Golkar, Senin (6/11/2023).

Ia mengatakan, banyak pihak yang melibatkan perasaan dalam menjalankan politik di Tanah Air.

Baginya, berpolitik dengan terlalu larut dalam perasaan justru akan merugikan banyak pihak.

"Saya melihat akhir-akhir ini yang kita lihat adalah, terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakornya, terlalu banyak sinetronnya, sinetron yang kita lihat,” ucap Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com